LATAR BELAKANG
PDI Perjuangan akan berdaulat di bidang politik, apabila Partai di dalam pengelolaan keuangan Partai dapat menerapkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri (berdikari).
Guna mewujudkan kedaulatan Partai tersebut, maka Gerakan Gotong Royong Kemandirian Kerja Partai menjadi jalan berdikari Partai.
REKENING GOTONG ROYONG
Gerakan Gotong Royong dilakukan melalui iuran sukarela anggota, dan bantuan pihak lain yang senafas dan seaspirasi dengan perjuangan Partai.
Gotong royong tersebut disampaikan melalui Rekening DPP Partai:
BANK RAKYAT INDONESIA
Nomor Rekening 10-000-888-999 a/n PDI Perjuangan .
BANK CENTRAL ASIA
Nomor Rekening 206-888-999-1 a/n PDI perjuangan
APA MANFAAT REKENING GOTONG ROYONG?
Bagi Anggota PDI Perjuangan, dengan gotong royong ini membuktikan kuatnya kesadaran berpartai. Partai memiliki tangung jawab untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota Partai; pelaksanaan program kerakyatan partai; pemberdayaan perempuan; manajemen partai dan program pemenangan pemilu.
Bagi pihak lain diluar anggota Partai, gotong royong ini secara khusus diperlukan untuk membantu Partai agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya, khususnya di dalam menjalankan sekolah Partai. Sekolah Partai secara khusus dilakukan untuk pendidikan politik, pelatihan calon anggota legislatif, dan pelatihan calon kepala daerah. Sekolah Partai adalah jawaban partai guna menyiapkan kader Partai yang ideologis, berkarakter, memiliki kemampuan organisasi yang handal, dan mampu hadir sebagai cermin wajah ideal Partai di tengah rakyat.
Gotong royong ini sekaligus menjadi energi perjuangan Partai guna melaksanakan tugas Partai untuk membela rakyat dan keberpihakan Partai di dalam mengorganisasi rakyat Marhaen.
APA PENGUNAAN REKENING DANA GOTONG ROYONG?
Rekening Dana Gotong Royong dirancang dengan pinsip akuntabilitas, transparansi, dan secara periodik diaudit oleh Kantor Akuntan Pblik Paul Hadiwinata dan Rekan.
Pengunaan dilakukan berdasarkan kebijakan DPP Partai antara lain sebagai berikut:
40% (Empat Puluh Persen) untuk Pendidikan Politik.
30% (Tiga Puluh Persen) untuk Program Kerakyatan dan pemenangan pemilu.
20% (Dua Puluh Persen) untuk manajemen Partai.
10% (Sepuluh Persen) untuk Pemberdayaan Perempuan.
