Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menilai kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak memiliki orientasi yang jelas.
Ridwan Kamil pun dianggap tidak tahu permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan oleh pemerintah.
“Kami, 20 anggota fraksi yang ada di DPRD ini, menilai gubernur tidak punya orientasi untuk pembangunan Jabar yang jelas. Dia (Ridwan Kamil) tidak bisa mendiagnosis, Jabar ini kekurangannya apa,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Memo Hermawan, saat bersama sejumlah pengurus DPD PDIP Jabar berkunjung ke kantor Prikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pekan lalu.
Menurut dia, dalam penyusunan APBD Jabar 2020 terdapat banyak kekurangan, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan yang kurang mendapat perhatian pemerintah dari sisi anggaran.
Lebih utama, kata dia, ialah pada sektor pertanian. Padahal, sejumlah komoditas pertanian sangat dibutuhkan masyarakat Jabar.
“Terutama di Jabar ini ketergantungan dari komoditas makanan yang dimakan oleh masyarakat Jabar. Hampir semua komoditas yamg ada di Jabar itu impor atau dari daerah luar. Baik daging, kacang-kacangan, yang ada cuma beberapa saja. Nah, gubernur tidak melihat hal ini,” tuturnya.
Dari sisi kebijakan, Memo menilai, Ridwan Kamil seakan-akan bukanlah gubernur yang terikat oleh perundang-undangan.
Dia memandang Ridwam Kamil cenderung seperti seorang yang bermimpi menjadi sultan. Dia menyontohkan soal pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang tak punya payung hukum jelas.
Kendati demikian, Memo belum mau berbicara mengenai hak interpelasi dewan kepada Ridwan Kamil.
Wacana interpelasi perlu dikaji dengan baik oleh Fraksi PDIP bersama partai, maupun dengan fraksi lain di DPRD Jabar.
Menurut Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan, salah satu persoalan di Jabar saat ini adalah belum meratanya proses pembangunan, terutama di daerah utara dan selatan.
PDIP, kata dia, berupaya mendorong pembangunam berdikari, yang di internal PDIP dikenal sebagai Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
“Sejauh ini kami melihat masih banyak hal yang menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi gubernur untuk melakukan proses-proses politik, proses pembangunan, yang bisa menyinergikan berbagai kepentingan,” ujanya.
Menurut Wakil Sekretaris Bidang Program dan Pemerintahan DPD PDIP Jabar Bedi Budiman, Ridwan Kamil justru paling tidak menguasai bidang pemerintahan.
Dari aspek hubungan dengan legislatif, Ridwan Kamil juga mendapat banyak sorotan.
“Habit pejabat politik, dia itu kan diusung parpol. Seharusnya parpol pengusungnya itu jadi partai mendukung. Ini enggak. Justru partai pendukung yang paling keras menyerang. Saya kira ini kurang baik. Bagaimanapun juga, visi misi diikat bersama, bukan banya gubernur, tapi ketika koalisi itu terbentuk,” tuturnya.
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, PDIP mengambil posisi untuk kritis terhadap pemerintah, karena memiliki landasan.
PDIP menyatakan sikap politik untuk mendorong pola pembangunan berdikari di Jabar, di antaranya ialah dengan cara memperjuangkan politik legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam lima bidang prioritas kesejahteraan rakyat.
Kelima bidang itu, papar dia, yang pertama ialah bidang sandang, pangan, dan papan. Kedua bidang pendidikan dan kesehatan.
Ketiga bidang tenaga kerja dan jaminan sosial. Keempat bidang lingkungan hidup, infrastruktur, dan pariwisata. Kelima bidang agama, kepercayaan, dan kebudayaan.
“Memang kami sudah dapat banyak masukan dari teman-teman terkait dengan program. Kami rapat rutin terkait evaluasi. Saya belum bisa menilai berapa poin (kepemimpinan Ridwan Kamil), dari 1 sampai 10. Namun, mungkin nanti bisa ditambahkan teman-teman, karena ada mekanisme terkait evaluasi program-program, yang bukan hanya proyek tapi terkait output outcome juga,” katanya.
Sumber :
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01323907/pdip-jabar-nilai-pemerintahan-ridwan-kamil-tak-punya-orientasi-jelas?page=3
