CIREBON,- Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka Focus Group Discussion (FGD) Bidang Pariwisata, Bidang Kelautan dan Perikanan di Kantor DPC PDI Perjuangan Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10).
Hasto menegaskan bahwa kegiatan diskusi, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan.
“Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong,” kata Hasto saat membuka diskusi.
Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat.
“PDI Perjuangan terbukti mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Hasto mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI, Soekarno, tentang pentingnya menjadikan Indonesia sebagai bangsa samudera dan negara maritim yang berdaulat melalui penguasaan teknologi, riset, dan inovasi, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
Ia menambahkan, amanat itu disampaikan Bung Karno pada 23 September 1963 dan tetap relevan hingga kini.
“Dalam politik maritim, Bung Karno menggambarkan bahwa kita adalah negara yang disatukan oleh laut,” lanjutnya.
Menurut Hasto, Bung Karno juga menegaskan bahwa kemajuan Indonesia bersumber dari kekuatan pertanian dan kelautan, bukan dari “tembok-tembok baja” yang justru mengabaikan jati diri bangsa.
“Presiden pertama RI berpesan agar kita percaya bahwa kemajuan bangsa lahir dari tanah dan lautnya sendiri. Ketika kita meninggalkan jati diri sebagai bangsa maritim, kita kehilangan arah pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan.
Di wilayah seperti Cirebon dan Pantura Jawa Barat, ribuan nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kini menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar.
Dalam konteks itu, PDI Perjuangan melihat perlunya sinergi antara desa wisata dan ekonomi pesisir sebagai basis baru pertumbuhan ekonomi rakyat, yang sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang nation of maritime and agrarian character, bangsa yang kuat karena menguasai laut dan tanahnya sendiri.
Kegiatan FGD ini bertujuan, untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat desa wisata serta nelayan pesisir.
“FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah,” ujar Rokhmin.
Dalam diskusi, Rokhmin Dahuri juga menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia di Jawa Barat dan pengembangan potensi kelautan di wilayah Cirebon.
Anggota DPR RI itu menambahkan, nelayan dan konsep ekonomi biru menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani
menjelaskan bahwa kegiatan tersebut turut menghadirkan pameran UMKM berbasis pariwisata, kelautan, dan perikanan, yang menampilkan karya serta inovasi masyarakat lokal.
Ia menambahkan, dalam rangkaian agenda ini, PDI Perjuangan juga akan melakukan kunjungan ke tiga desa wisata: desa wisata berbasis heritage & budaya, desa wisata kuliner & UMKM, serta desa wisata bahari & pesisir.
Wiryanti mengingatkan bahwa baru-baru ini, Desa Pemuteran di Buleleng, Bali, yang dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, dinobatkan sebagai Desa Wisata Terbaik Dunia 2025 oleh UN Tourism, badan pariwisata PBB.
“Kalau Bali saja bisa, masyarakat lain juga harus bisa,” tegas Wiryanti Sukamdani.
Ia menambahkan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Megawati Soekarnoputri, bahwa pariwisata merupakan salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama melalui penguatan desa wisata yang menonjolkan kekhasan lokal.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat,Ketua Ono Surono, Sekretaris Ketut Sustiawan, Bendahara Ineu Purwadewi Sundari serta anggota DPR RI dan DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dari Fraksi PDI Perjuangan. (*)
