Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Abdy Yuhana, menilai bola panas politik DKI tidak akan bergulir ke Jawa Barat yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2018. Bahkan, PDIP yakin bahwa isu penistaan agama juga tak akan laku di Jawa Barat.
“Stigmatisasi itu harus diluruskan, Jawa Barat ya Jawa Barat, DKI ya DKI. Petanya bisa saja berubah. Kenapa? Ya kultur Jawa Barat tidak sekeras DKI,” ujar Abdy di Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Mei 2017.
Menurutnya, kadar isu SARA dalam dinamika politik di Jawa Barat secara tidak langsung akan hilang dengan sendirinya karena kultur harmonis di tatanan masyarakat.
“Jawa Barat karakternya santun, lebih mengedepankan tabayun, klarifikasi, mempunyai kebiasaan saling menghormati dan menjaga. Jadi imbas politik DKI itu enggak akan ke Jawa Barat,” katanya.
Abdy mengatakan, dalam pengusungan calon untuk Pilgub Jabar 2018, PDIP tidak akan bermanuver dan terburu-buru meski figur bakal calon mulai bermunculan. DPD PDI Perjuangan Jawa Barat saat ini mengantongi lima nama figur yang nantinya akan digodok pada penjaringan bakal calon pada 20 Mei 2017.
Salah satu nama yang dikantongi yaitu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini sudah “dipinang” Partai Nasional Demokrat (NasDem).
“PDIP tidak mengikuti alur partai lain dalam memutuskan pasangan calon, skemanya seperti itu. Kalau pun nanti diputuskan, itu hasil proses mekanisme PDIP dan wewenang DPP,” kata dia.
Abdy menambahkan, meski PDIP Jawa Barat memiliki kans kuat bertarung tanpa koalisi karena memiliki 20 kursi dan cukup untuk mengusung calon, pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan partai lain untuk berkoalisi.
“Dengan koalisi, untuk membangun Jawa Barat, PDIP ingin membangun komunikasi dengan yang lain. Membangun Jawa Barat ini gak mudah,” ujar dia lagi.
Seperti diketahui, tahapan Pilgub Jawa Barat 2018 akan mulai dilaksanakan sejak Agustus 2017 dengan agenda menyiapkan regulasi teknis, sosialisasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada September 2017, KPU membentuk Badan Penyelenggara Pemilu hingga tingkat kelurahan.
Pada Oktober 2017 pemutakhiran data pilkada. Pada Desember 2017, penyerahan daftar dukungan. Pada Januari 2018, pendaftaran pasangan calon dan pada Februari 2018, KPUD menetapkan pasangan calon. Sedangkan pada 27 Juni 2018 akan dilangsungkan pemungutan suara. VIVA
