BANDUNG,- DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota untuk untuk terus mengawal, memantau dan mengawasi penggunaan anggaran penanganan covid 19 sesuai dengan fungsi pengawasan DPRD.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Ketut Sustiawan mengungkapkan kucuran APBD yang semula direncanakan untuk penanganan covid-19 di Jawa Barat sebesar Rp. 7,9 Triliun ditengarai telah mengalami perubahan.
“Bahkan alokasi dana APBD Provinsi Jabar untuk penanganan covid-19 sudah mengalami perubahan 4 kali,” kata Ketut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (8/6).
Ketut menegaskan dengan anggaran penanganan covid-19 yang sangat besar ini, maka seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten/Kota harus turut mengawasi dan melakukan pemantauan penggunaan anggaran secara komprehensif.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran baik anggaran untuk pencegahan, penanganan pasien covid 19 maupun dampak sosial ekonomi covid-19 dalam kaitan bantuan sosial,” tegasnya.
Ketut juga meminta anggota Fraksi PDI Perjuangan melapor kepada pimpinan partai bila ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
“Anggota fraksi harus melapor pada pimpinan partai soal transparansi penggunaan anggaran penanganan covid-19 ini. Karena anggarannya sangat besar, harus jelas peruntukannya karena ini uang rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan berdasarkan data PIKOBAR Prov Jawa barat, hingga, Senin (8/6) tercatat 2404 orang positif terinfeksi covid-19. Jumlah ini meningkat 28 kasus dari hari sebelumnya.
Pasien yang sembuh tercatat 878 orang dan meninggal sebanyak 158 orang.
“Memasuki tahapan new normal atau adaptasi kehidupan baru di Jawa Barat setidaknya 15 kab kota dinyatakan zona biru dan sisanya zona kuning. Namun demikian kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif masih terus meningkat,” tukasnya.
Ketut menyebut, penanganan dampak covid 19 terhadap pelemahan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat melalui program social safety net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) juga masih ditemukan permasalahan terkait data penerima bansos khususnya data penerima non DTKS.
“Masih banyak keluhan dari warga yang belum menerima bantuan. Harus ditelusuri permasalahannya dimana,” tegasnya.
PDI Perjuangan Jawa Barat, kata Ketut, masih terus konsisten berperanserta dalam penanganan covid-19. Hingga saat ini, kata dia, partai terus bergerak bergotong royong melalui program Selasa Jumat Peduli (Sejuli).
“Bahkan hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar melaunching warung gotong royong di Kecamatan Baleendah Kabupaten bandung yakni pengadaan paket sembako murah untuk warga miskin dan hampir miskin yang disubsidi partai,” tandasnya.
