PDI Perjuangan Jawa Barat memberikan catatan buruk terhadap Pemrov Jabar dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat dalam penyediaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat tedampak pandemi.
Banyaknya laporan masyarakat yang diterima partai berlambang kepala banteng ini, menjadikan kesan negatif atas pengelolaan bansos tersebut.
“Banyak laporan tentang hal ini (bansos bermasalah) yang kami terima. Misalnya di Sukabumi. Karena jaraknya jauh, bantuan telur yang dikirim dari Garut, risiko kerusakannya sangat tinggi. Belum lagi paket itu sudah terlalu lama di gudang karena kendala distribusi dan data penerima,” kata Ketua PDI Perjuangan Jabar Ono Surono kepada SINDONEWS, Minggu (21/6/3020).
Dengan begitu, ujar dia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap bansos Jawa Barat. Untuk secara keseluruhan pun diperlukan evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran COVID 19 Jawa Barat.
Selain DPRD juga harus mulai bergerak dengan memanggil gubernur dan gugus tugas untuk meminta penjelasan. “Apabila penjelasannya masih meragukan, bisa saja diusulkan untuk dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Ono.
Terkait dengan panitia khusus (pansus) DPRD Jabar untuk menuntaskan masalah ini, tutur Ono, pembentukan pansus tidaklah mudah karena harus mempunyai dasar jelas.
Ono menuturkan, Terdapat ketentuan pengajuan anggota DPRD Jabar sebagai syarat minimal. Apabila ada dasar jelas, apalagi bisa mendorong BPK melakukan audit investigasi, DPRD Jabar akan mendapatkan gambaran jelas, apakah akan membentuk pansus atau tidak.
Sementara itu, di Purwakarta sempat muncul beragam keluhan masyarakat terkait bansos dari Kementerian Sosial, Pemrov Jabar dan Pemkab Purwakarta. Keluhan tersebut berkaitan dengan data penerima yang tidak akurat. Banyak penerima yang sama sekali tidak terdeteksi keberadaannya.
Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/76870/701/dinilai-bermasalah-pdip-jabar-minta-bansos-covid-19-dievaluasi-1592741170
