Pernyataan mantan Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menyatakan bahwa Pemilu yang digelar tahun 2024 akan menjadi pemilu yang tidak demokratis dan seolah telah disheeting dengan kecurangan. Karenanya SBY akan turun gunung, kembali ke kancah politik, sesuai keinginan masyarakat.
Pernyataan SBY yang telah viral dimedsos tersebut, langsung mendapat tanggapan dari Pengurus Pusat PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP.
Melalui Rilis Media, Hasto Kristiyanto menyanggah, bahwa PDI Perjuangan yang akan naik gunung dan PDIP menilai, bahwa SBY telah terima info tidak tepat. Ingatkan agar hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi sebagai Presiden pilihan rakyat dan SBY jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari ukuran bisa maju tidaknya AHY jadi Capres atau Cawapres dari Demokrat.
Berikut penjelasan lengkap rilis media dari Sekjen PDI Perjuangan
RILIS MEDIA
Sabtu, 17 September 2022
PDI Perjuangan: Pernyataan Pak SBY Tidak Bijak, Kecurangan Pemilu Masif Justru terjadi Tahun 2009
Jangan Nilai Demokratis Tidaknya Pemilu, dari Ukuran Bisa Maju Tidaknya AHY Jadi Capres atau Cawapres dari Demokrat
SBY Turun Gunung, PDIP Akan Naik Gunung, Ini Penjelasan Hasto
PDIP Nilai SBY Terima Info Tak Tepat, Ingatkan Hati-Hati Kalau Mau Ganggu Pak Jokowi
1).PDI Perjuangan menanggapi serius tuduhan SBY bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. “Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Jaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Diluar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk. Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” ujar Hasto.
2).Dampak lebih lanjut, rezim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. “Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi jaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” kata Hasto.
Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi.
3).Pada kesempatan yang sama, Hasto menegaskan bahwa kita mempersilahkan SBY turun gunung. “Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” kata Hasto.
4).Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar Pak SBY ingin yang terbaik buat Pak AHY. “Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat,” kata alumni UGM dan Universitas Pertahanan tersebut.
“Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” kata Hasto tegas.
Sumber: monitorsnetwork.com
