KOTA BANDUNG – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut mengkritik kinerja Ridwan Kamil selama menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, sampai saat ini persoalan banjir dan sampah masih belum teratasi.
Kritikan Hasto ini keluar saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDI Perjuangan Jawa Barat di Ballroom Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu (9/11/2024).
“Hari ini kita lihat Kota Bandung baru hujan sebentar, banjirnya sudah di mana-mana. Artinya kepemimpinan sebelumnya (Ridwan Kamil) nggak mampu mengatasi hanya urusan banjir ini,” ujar Hasto.
Menurutnya, persoalan-persoalan yang kini masih belum selesai ini akan turut ditangani oleh para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan di Kota Bandung dan Jawa Barat.
Seperti soal penanganan kemacetan yang kini masih belum bisa terselesaikan.
“Nah mereka di bawah kepimpinan PDI nanti, masyarakat Jawa Barat bisa melihat adanya perubahan yang sangat fundamental,” katanya.
Di sisi lain, Hasto turut menyinggung persoalan sampah yang kini turut menjadi masalah untuk di Kota Bandung. Ia mengatakan, persoalan ini bakal diselesaikan.
“Bagaimana sistem transportasi di Jawa Barat bisa kita atasi, di Bandung tanpa kemacetan, di Bandung tanpa sampah, meskipun yang paling bahaya sekarang adalah sampah demokrasi,” ucapanya.
Paslon yang diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jawa Barat dan Pilwakot Bandung diyakininya memiliki pengalaman.
Seperti pasangan nomor urut 02, di Pilgub Jabar, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja yang dianggapnya dapat membereskan persoalan tersebut.
“Kita ingin menampilkan Kota Bandung dengan baik dan kemudian juga Jawa Barat di bawah kepemimpinan sosok yang berpengalaman. Karena kita lihat ternyata Kota Bandung 10 tahun di bawah Pak RK, kemudian juga (5 tahun) sebagai Gubernur, persoalannya tidak jauh berubah. Bahkan dari banjir saja itu lebih buruk daripada sebelumnya,” kata dia.
Lebih lanjut, Hasto mengharapakan agar Pilkada 2024 ini tidak ada campur tangan kekuasaan.
Termasuk penggiringan instrumen-instrumen negara dan aparat kepolisian. Terlebih saat ini dirinya mendapatkan banyak laporan soal keberpihakan aparat kepolisian di beberapa daerah.
“Maka kami menghimbau agar alat-alat negara, karena kami banyak mendapat laporan, aparatur kepolisian banyak dikerahkan untuk membackup calon tertentu dan ini merendahkan marwah institusi,” katanya.
“Karena institusi yang punya spirit merah putih dengan keteladanan dari Jenderal Hugeng, seharusnya tidak boleh direndahkan marwahnya hanya menjadi tim pemenangan,” lanjut Hasto.
Beberapa daerah yang disebutkannya ada keberpihakan aparat kepolisian yaitu, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Sementara di Jabar dikatakannya masih belum ada laporan soal hal tersebut.
“Seperti di Jawa Tengah yang kita hadapi, itu adalah suatu rezim otoriter populis yang memperpanjang kekuasaannya. Di Sumatera Utara yang kita hadapi adalah rezim Raja Jawa yang mencoba menguasai Sumatera Utara melalui menantunya,” tuturnya.
