Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) meminta kepada para kepala daerah untuk memaksimalkan upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka dialog interaktif dengan pimpinan daerah perempuan yang diusung PDIP yang digelar DPP PDIP bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (20/3/2022).
Hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menjadi pemateri utama. Kemudian, Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani, Wasekjen Sadarestuwati serta sejumlah anggota DPR turut hadir termasuk Selly Andriany Gantina yang menjadi moderator.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP sebagai partai dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah terbanyak di Indonesia harus mampu mengelola desa dan kelurahan yang ramah anak dan perempuan.
“Desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bukan hal baru di PDI Perjuangan. Ini termaktub dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kebangsaan. Partai tidak pernah membedakan dari suku, agama, status sosial, hingga gender,” kata Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak Sri Rahayu Sri Rahayu menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 PDI Perjuangan tahun 2022 mengenai pentingnya pembangunan Indonesia ke depan yang dimulai dari desa.
“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara serta sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” ungkap Sri Rahayu.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan yang sesuai visi pembangunan Indonesia.
“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA, di antaranya dilakukan secara gotong royong, non diskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak,” tutur Menteri PPPA.
Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak.
“Jumlah dan peran desa yang sangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuanSustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsipno one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya.
Sumber: pdiperjuangan.id
