KOTA BANDUNG,- Carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024 baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Barat terus menuai keluhan orang tua siswa, mulai dari sistem zonasi hingga pungutan liar berkedok sumbangan partisipasi.
Hal ini juga menjadi sorotan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Ono Surono. Melalui video yang diupload di akun tiktok @ono_surono, Minggu (27/7), Ono mengatakan mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon.
“Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat WA saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orangtua siswa salah satu SMA yang ada di Jawa Barat,” kata Ono dalam video tersebut.
Ia mengungkapkan, informasi foto yang pertama berisikan kebutuhan partisipasi senilai Rp. 3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp.9.500.000 yang harus dibayar untuk satu siswa.
“Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup 8 standar program,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Lalu, kata Ono, ada juga foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama yakni Rp. 3.315.500.000.
Selain itu, foto lainnya adalah bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening BJB atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp. 7.500.530 dengan berita Sumbangan Komite Sekolah.
“Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar Jawa Barat cq Dinas Pendidikan Jabar,” tegas dia.
Ono Surono juga mengatakan hal ini juga perlu dicek kembali, apakah memang rapat tersebut sudah benar-benar disetujui oleh seluruh orang tua siswa yang hadir maupun yang tidak hadir untuk membayar jumlah partisipasi sumbangan sebesar Rp. 9,5 juta.
“Mari bapak dan ibu mohon bantuannya, terutama juga pada Pak PJ Gubernur dan Kadisdik Jabar, kita cek bersama-sama apakah rapat itu benar terjadi? Apakah orang tua siswa yang hadir atau tidak hadir tidak keberatan sama sekali membayar partisipasi Rp.9,5 juta,” cetus dia.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Ono Surono mengatakan mungkin saja pungutan liar ini tak hanya terjadi di Kota Cirebon tapi juga di sejumlah daerah di Jawa Barat.
Sehingga, kata Ono, hanya siswa yang memiliki orang tua mampu dapat bersekolah di sekolah yang notabene sekolah favorit.
Sementara, siswa dari golongan tidak mampu, tak sanggup membayar sehingga akhirnya putus sekolah.
“Inilah yang membuat angka lamanya pendidikan di Jawa Barat rata- rata sampai kelas 2 SMP. Karena untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi biayanya sangat mahal,” ujar Ono, Senin (29/7).
Ono mengimbau agar kedepannya ada evaluasi secara total terkait dengan pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat khususnya untuk SMA dan SMK.
“Karena persoalan PPDB ini selalu terulang setiap tahun, mulai dari sistem zonasi hingga pungutan liar yang memberatkan orang tua siswa. Masak harus begini terus?” tandas anggota DPR RI ini. (*)
