Refocusing Anggaran jilid 2 kembali dimulai ditandai dengan keluarnya Surat Edaran Sekda Jabar no :91/KU.01/BPKAD mengenai Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2021.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Rafael Situmorang, S.H., mengatakan, jika pemerintah provinsi Jawa Barat tidak memiliki perencanaan anggaran yang matang.
“Kami paham kondisi pandemi COVID-19 saat ini masih belum selesai, pencapaian pendapatan dianggap tidak mencapai target, tetapi harusnya pemerintah sudah matang dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan menciptakan strategi atau terobosan baru dalam mengelola anggaran ini,” jelas Rafael saat dihubungi, Jumat, 11/06/2021.
Rafael menambahkan, recofusing anggaran yang terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Hal ini tentu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Jawa Barat menjadi tidak maksimal.
“Sudah pasti berdampak, salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat. Hal ini perlu dukungan anggaran,” imbuh legislator PDI Perjuangan ini.
Pihaknya berharap, adanya semacam upaya peningkatan anggaran pada setiap sektor baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Saya berharap hal-hal seperti ini harus ada terobosan, kita tidak bisa terlalu menyalahkan, karena mungkin saja anggaran itu digeser untuk permasalahan kesehatan. Tetapi tidak berarti tidak ada upaya yang lain.” Pungkasnya.
Sumber: hasanah.id
