Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman mengapresiasi program Data Desa Presisi yang digagas oleh Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM IPB University, Sofyan Sjaf.
Politisi PDI Perjuangan ini memandang akurasi data sangat penting agar langkah kebijakan pembangunan yang diambil efektif dan efisien.
“Saat ini pembangunan desa di Indonesia membutuhkan adalah efisiensi, efektivitas, dan tingkat akurasi data. Ketiga unsur penting tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan sumber data yang dapat menggambarkan secara aktual kondisi desa-desa di Indonesia,” kata Bedi di Bandung.
Bedi menambahkan, desa presisi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Apalagi, imbuh dia, program ini melibatkan pemerintah desa yang sangat paham kondisi daerahnya.
Ia menjelaskan, desa presisi ini memuat dua unsur yakni pertama adalah pemetaan spasial atau ruang. Dengan pemetaan spasial ini akan diketahui batas desa, potensi ekonomi dan lingkungan desa yang bentuknya infografis, sehingga bisa lebih presisi.
Kemudian yang kedua adalah data numerik untuk mendapatkan peta penggunaan lahan, fasilitas umum, sarana prasarana, dan sebagainya.
“Pendataan memang harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya, serta dapat memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa,” jelasnya.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki 5312 desa, sehingga dapat dikatakan bahwa Jabar adalah desa besar. Ia mengungkapkan dengan data yang akurat maka pengambilan keputusan kebijakan untuk mengimplemantasikan program pemerintahan akan tepat sasaran
Bedi menyebut program desa presisi ini sesuai dengan semangat data tunggal. Karena, sambungnya, sampai saat ini carut marut data masih terjadi karena setiap instansi melakukan kajian sendiri tapi tak diperbarui kembali karena memang biayanya mahal.
“Daripada kita menabur program tapi tidak tepat sasaran atau membangun merk untuk satu kegiatan, saya mendorong agar diperkuat dulu fundamentalnya, disupport databasenya sehingga kita memiliki data tunggal dan informasi yang terintegrasi,” ucapnya.
Bedi juga sangat mengapresiasi langkah Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani yang menggunakan data desa presisi sebagai acuan dalam program-program Kementerian Sosial.
“Tentu, dengan data presisi ini akan dijadikan dasar dalam menyusun dan merencanakan pembangunan desa dan program-program pemberdayaan yang menyentuh masyarakat kelas menengah bawah. Akurasi data akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan,” tandasnya.
Sebelunya, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharani, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Desa Pantaibakti, Bekasi untuk menerima data desa presisi, yakni sebuah sistem pendataan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.
Risma mengatakan program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.
“Saatnya membangun Indonesia lewat data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah, salah satunya lewat data desa presisi,” ujar Risma di Muaragembong, Bekasi, belum lama ini. (adv/*)
Sumber: portaljabar.net
