DPD PDI Perjuangan Jabar, Hasanuddin, mengimbau kepada masyarakat, khususnya kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Jabar agar tidak terprovokasi oleh aksi #2019 GantiPresiden. Imbauan disampaikan Hasanuddin setelah muncul kabar akan digelarnya aksi itu di wilayah Jabar pada 11 Agustus mendatang.
“Rekan-rekan sudah menyatakan akan turun ke lapangan seandainya aksi itu digelar, mungkin mau head to head. Tapi saya ingatkan dan saya larang mereka, jangan seperti itu. Karena kita semua masih bersaudara. Lain teu wani tapi era ku rakyat,” tutur Hasanuddin kepada wartawan di kantor DPD PDI Perjuangan Jabar, Jln. Pelajar Pejuang’45, Kota Bandung, Jumat (3/8/2018).
Hasanuddin menambahkan, pihaknya berusaha mendinginkan suasana sekaligus meminta seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi. Menurutnya, kegiatan #2019 GantiPresiden hanya akan membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya masyarakat Jawa Barat.
Purnawirawan jenderal bintang dua itu menambahkan, pihaknya sudah sepakat siapapun harus menghormati aturan yang dibuat oleh negara. Dalam kapasitas yang namanya Pemilihan Presiden (Pilpres), semua ada tahapan yang harus dilalui.
“Dan sekarang ini kita belum masuk ke sana, ke tahapan yang disebut sebagai tahapan untuk dilaksanakannya kampanye Pilpres. Saya melihat situasi nasional dan daerah saat ini ada kelompok yang tidak ikuti peraturan yang ditetapkan negara,” tuturnya.
Kemunculan deklarasi untuk mengganti presiden, tambahnya, hanya menimbulkan bentrokan seperti yang sebelumnya pernah terjadi di Riau dan Batam. Karena itu, menurut Hasanuddin, kalaupun harus ada pergantian presiden, maka dilakukan secara konstitusional atau tidak sampai melanggar aturan yang berlaku.
“Kalau kemudian ada provokasi, itu bisa menimbulkan terjadinya konflik horizontal. Dan ini yang tidak kita kehendaki,” ujarnya.
Hasanuddin pun memohon kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak melakukan provokasi itu. Ia mengajak semua lapisan untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga kedamaian, khususnya kedamaian dan keamanan di wilayah Jawa Barat.
“Saya mohon seluruh rakyat di Jabar agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang akan ganti presiden belum pada waktunya. Kita sedang siapkan Pilpres, dan itu baru akan dilaksanakan tahun 2019. Mari menahan diri sebelum tiba waktunya,” imbau Hasanuddin.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin pun meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak yang tidak sesuai dengan aturan. Pun kepada aparatur KPU agar menegakkan hukum menyikapi aksi yang belum selayaknya dilakukan karena kampanye presiden belum dimulai.
“KPU harus meluruskan soal kegiatan itu, karena caleg juga sekarang kan tidak bisa kampanye, sekalipun di medsos karena itu dapat dipidana. Aparat penegak hukum juga harus turun dan menjaga agar tidak terjadi konflik. Kami pun sudah turun dan meminta kader menahan diri agar tidak terjadi bentrokan,” tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, gerakan #2019 GantiPresiden mulai marak digelar dan rencananya akan mengincar wilayah Jabar. MUI Jabar sudah mengeluarkan imbauannya agar masyarakat, baik yang pro maupun kontra, agar menahan diri. Penolakan aksi #2019GantiPresiden sudah bermunculan, bahkan di Bandung, beberapa elemen sudah terbuka menyatakan penolakan.
Masih belum meratanya fasilitas bagi para disabilitas tunanetra, diharapkan menjadi perhatian dari berbagai pihak terkait. Mengingat fasilitas tersebut masih terbatas pada kawasan protokol, dan belum merata di seluruh wilayah Kota Bandung.
“Dalam momentum hari kemerdekaan yang semakin dekat, kami berharap disabilitas tunanetra diberikan kesempatan yang sama. Memang sejauh ini fasilitas guiding blok masih di kawasan protokol, tapi kawasan lainnya masih belum ada fasilitas ini,” ungkap Kepala PSBN Wyata Guna, Cecep Sutriatman usai Upacara Pembukaan Kegiatan Olahraga dalam rangka HUT RI ke 73 di kantornya, Jln. Padjajaran, Kota Bandung, Jumat (3/8).
Diakuinya fasilitas yang memudahkan para penyandang tunanetra tersebut untuk kawasan protokol atau alteri sudah cukup memadai. Namun untuk jalan atau gang kecil masih belum ada, padahal kawasan tersebut merupakan bagian dari akses bagi para penyandang disabilitas tersebut.
Dikatakannya perhatian semua pihak dibutuhkan, baik masyarakat dan pemerintah dalam memberi ruang dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Dimana walau memiliki sedikit kekurangan, tapi tetap memiliki kesempatan dan hak yang sama.
“Masyarakat khususnya di Kota Bandung dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya tidak ada yang berbeda, hanya ada kekurangan akan penglihatan bagi penyandang tunanetra,” katanya.
Lebih jauh, pihaknya juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam membuat sebuah video yang mensosialisasikan bagaimana sikap dan perilaku yang baik kepada para penyandang disabilitas. Pasalnya masih banyak masyarakat yang awam, bagaimana bersikap yang semestinya kepada disabilitas.
Cecep menerangkan peran pemerintah untuk ikut mensosialisasikan video tersebut kepada masyarakat luas. Dimana akan memberikan pengetahuan dan wawasan, agar lebih kenal dan paham, kepada para disabilitas.
“Jadi dengan video tersebut maka semua orang dari berbagai latar belakang apapun mengetahui bagaimana bersikap kepada disabilitas, seperti menggandeng dan lain sebagainya. Karena banyak di masyarakat yang belum pernah bersentuhan dengan disabilitas,” tuturnya.
Dalam memeriahkan rangkaian kegiatan hari kemerdekaan, pihaknya melaksanakan sejumlah olahraga yang memang ditujukan bagi penyandang tunanetra. Seperti Goalball dan Shotdown, selain olahraga umum lainnya seperti Sepakbola dan Voli.
“Juga akan ada festival band yang dibawakan oleh mereka, karena suara mereka juga tidak kalah dengan orang normal sekalipun. Jadi kita meriahkan hari kemerdekaan dengan cara-cara yang positif” tambahnya. galamedianews.com
