Bupati Indramayu, Nina Agustina, menyerahkan bantuan berupa excavator kepada Koperasi Produsen Mina Harapan Bersama, di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Rabu (5/5).
Bantuan tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
Nina berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat, baik untuk pengurus dan anggota Koperasi juga masyarakat petambak ikan dan udang, serta masyarakat umum.
“Terimakasih atas bantuannya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita bersinergi ya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petambak dan nelayan di Indramayu, serta masyarakat pada umumnya,” terangnya.
Nina berpesan, agar excavator tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan guna menekan biaya operasional petani petambak ikan, endingnya bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat petani tambak.
“Di program prioritas pemerintah daerah Indramayu terutama di bidang perikanan dan kelautan, ada pembangunan kawasan budidaya ikan yang meliputi jaringan air, jalan dan listrik, Instalasi Penanganan Limbah (IPAL) dan cold storage,” ungkapnya.
Ia mengajak kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, agar bersama-sama membangun Indramayu lebih baik lagi, menjadikan Indramayu bermartabat melalui budaya bergotong-royong.
Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII, Ono Surono, mengatakan, bantuan excavator tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan sejumlah tokoh masyarakat pesisir dan para petambak, yang menginginkan adanya alat berat di wilayahnya, sehingga melalui wadah Koperasi ini bisa disalurkan bantuan tersebut.
“Saya sebagai anggota DPR RI, yang basis pemilih saya juga mayoritas dari pesisir, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, sehingga masyarakat di wilayah ini mempunyai harapan dan keinginan besar kepada wakilnya di Senayan, terutama di bidang perikanan tangkap dan budidaya,” jelasnya.
Pada saat pembahasan di Senayan, Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Jawa Barat ini terus mendorong pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Sehingga dapat melahirkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Melayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Undang-undang nomor 7 Tahun 2016 sebagai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, merupakan upaya konkret pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat,” kata Ono, yang juga menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI) ini.
Ono berharap, program Bupati Nina yang fokus di bidang perikanan dan kelautan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Pihaknya mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan agar juga memprioritaskan program-program tersebut, baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. (*)
