Pemerintah Kabupaten Garut harus menerapkan kebijakan yang sinkron dengan program pembangunan pemerintah provinsi maupun pusat, sehingga pembangunan bisa sejalan lebih cepat, dan tepat. Demikian disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Memo Hermawan kepada
sejumlah wartawan, Senin (15/03/2021).
“Kami dari dewan selalu menyarankan kepada Pemkab Garut setiap programnya dapat disinkronkan dengan di provinsi maupun pusat,” kata Memo yang juga mantan wakil Bupati Garut tersebut.
Ia menuturkan Pemkab Garut harus bisa membuat perencanaan yang ada hubungannya dengan berbagai program pemerintah pusat maupun provinsi ketika ada pembangunan yang direalisasikan di Garut. Bahkan. harus ditegaskan atau dilengkapi dengan payung hukumnya.
Memo mencontohkan saat ini pemerintah pusat maupun provinsi sedang mendorong anggaran pembangunan jalan tol dari Cileunyi, Kabupaten Bandung Kab. Tasikmalaya, Ciamis hingga Ke Cilacap, Jawa Tengah dengan dua gerbang tol siap dibangun di Garut, satu di Kec. Banyuresmi dan Kec. Cilawu.
“Bisa ambil contoh program jalan tol, Garut harus tahu nanti ada perkembangan apa, apa itu industri, perekonomian dan sebagainya, kita provinsi sudah menggiring Garut ini menjadi ramai, maju ekonomi” kata Memo anggota DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan Kabupaten Garut di Garut.
Ia menyarankan upaya yang harus dilakukan Pemkab Garut yaitu menyiapkan regulasi atau payung hukum yang dapat mengundang investor datang dan mau berinvestasi di Garut.
Menurut Memo, jika tidak membuat payung hukum yang jelas dalam mengambil peluang pembangunan di Garut, maka keberadaan pembangunan itu tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi di Garut.
“Saya harap Garut ini bisa disesuaikan RT-RW nya dengan program provinsi maupun pusat, karena baik investor itu perlu payung hukumnya, agar ke depannya tidak menjadi masalah atau kendala,” kata Memo.
Ia menyampaikan setuju jika Pemkab Garut membuat kawasan industri untuk menarik investor dan membuka lapangan kerja dengan tidak menyalahi aturan lain atau menghilangkan lahan produktif di Garut. Memo menyebut kan, Kawasan industri harus disiapkan dan sejalan dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi di Garut salah satunya bisa tersambung dengan jalan tol.
“Jangan Seperti yang terjadi sekarang ini di kawasan industri di Leles, yang kini tambah jadi macet. Dulu juga sebelum ada pabrik di Leles sering macet, apalagi sekarang malah tambah macet,” ujar Memo Hermawan. (**)
Sumber: statusjabar.com
