LEMBANG,- DPD PDI Perjuangan Jawa Barat mengundang kader para partai dan elemen masyarakat memperingati momentum Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni yang jatuh hari ini, Selasa (1/6).
Selain menggelar upacara, PDI Perjuangan Jawa Barat juga mengelar saresehan bersama Petani Minelial di Balai Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bertema “Bhinneka Tunggal Ika Kerja Gotong Royong Untuk Desa maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat”. Saresehan ini juga mengambil tema yang sama,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
Ketut mengatakan, saresehan ini diikuti kelompok karang taruna dan juga petani milenial. Ia menambahkan sesuai arahan DPP bahwa PDI Perjuangan harus hadir ditengah-tengah rakyat khususunya di pedesaan.
“Tujuan utamanya adalah membangun dari desa. Jadi selama satu bulan peringatan Bulan Bung Karno ini akan dipusatkan di desa untuk membumikan gagasan dan ide-ide besar Bung Karno untuk kemandirian ekonomi,” tuturnya.
Dalam saresehan yang dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat,Ono Surono, Plt Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan dan Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira ini diisi dengan curah pendapat berbagai permasalahan seputar program Petani Milenial.
“PDI Perjuangan mendapat banyak masukan, terutama program Petani Milenial yang digulirkan Pemprov Jabar sejak pertengahan Maret lalu. Ternyata sejak dilaunching belum ada progres yang berarti. PDI Perjuangan merespon, memberikan solusi dan menindaklanjuti dengan program real bukan hanya seremonial atau karikaturis semata,” bebernya.
Salah satu peserta saresehan adalah Dodi dari Kelompok Petani Macapal. Menurutnya, pencanangan petani milenial oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang hanya sebatas seremonial.
Bahkan, kata dia, tidak ada tindak lanjut yang konkret.
Menanggapi hal tersebut, Ketut mengatakan, konsep program Petani Milenial sebenarnya bagus, meski kurang matang dalam pengaplikasiannya.
“Program ini sebenarnya bagus, bagaimana petani bisa mandiri karena membangun kedaulatan ekonomi harus dimulai dari desa. Namun perlu didukung juga oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bukan cuma upacara lalu tak ada tindaklanjutnya,” tukas Ketut.
Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira menilai program petani milenial besutan Ridwan Kamil tidak ada kaitannya dengan masalah ketahanan pangan.
Ia juga menyoroti soal penyiapan lahan untuk merealisasikan program tersebut lantaran kondisi lahan di Jawa Barat saat ini sudah semakin terbatas.
“Alih fungsi sangat tinggi sekali terutama untuk jadi pemukiman dan tempat usaha, juga pabrik. Ini juga pasti kesulitannya lahan, bagaimana menyediakan lahan untuk calon petani milenial, mereka akan garap lahan siapa,” kata Yunandar.
Selain itu, menurut Yunandar, program petani milenial yang disampaikan Gubernur Jabar tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023. Yang ada, itu adalah Petani Juara.
“Komisi II DPRD Jabar, dalam rapat dengan dinas terkait mempertanyakan apakah sudah memiliki konsep yang jelas dan matang untuk merealisasikan program Petani Juara. Ditambah lagi ada program Petani Milenial, yang pusing itu dinas terkait,” tandasnya. (*)
