Sikap politik PDI Perjuangan yang dituangkan dalam hasil Kongres ke-5 di Bali 2019 berisi “Negara wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga negara sesuai perintah UU SJSN dan UU BPJS, serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak saudara-saudara kami penyandang disabilitas”.
Menurut Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, menjadi manusia seutuhnya itu tidak terletak ada fisik, agama, dan kepercayaan.
“Karena menjadi manusia Indonesia itu siap menjadi bangsa yang bertuhan, siap menjadi manusia yang adil dan beradab, siap bersatu dengan suku, agama, dan bahasa apapun, serta siap berjuang bersama untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik,”Ujar Ono Surono, Rabu (4/12/2019).
Kemudian kata Ono, hari Disabilitas Internasional adalah peringatan yang disponsori oleh organisasi dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1992. Tujuannya, untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan yang terjadi berkaitan dengan para penyandang disabilitas.
Atas dasar tersebut, DPD PDI Perjuangan Jawa Barat bertekad menyuarakan kembali permasalahan-permasalahan dan aspirasi-aspirasi para penyandang disabilitas dengan maksud terpenuhi haknya karena memang bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama.
Selanjutnya, masih banyak pekerjaan pemerintah Indonesia mengenai permasalahan para penyandang disabilitas yang butuh untuk diselesaikan segera mungkin.
“Seperti masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi di sekolah, di tempat kerja, bahkan di instansi pemerintah,”jelas Ono.
Kemudian persoalan mendesak yang harus diselesaikan pemerintah terutama Kementerian Sosial tepatnya mengenai Permensos nomor 18 tahun 2018, yang menyebabkan empat Panti Sosial Bina Netra (PSBN) dalam naungan Kementerian Sosial berubah nomenklaturnya menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN).
“Sehingga aturan hukum Kementrian Sosial itu berakibat pada berkurangnya pelayanan terhadap penyandang disabilitas secara kualitas maupun kuantitas,”kata Ono.
Meski Jawa Barat sudah memiliki Perda nomor 36 tahun 2010 tentang upaya perlindungan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat, namun masih banyak keluhan dari para penyandang disabilitas karena belum ada sosialisasi yang maksimal.
Sehingga pada prakteknya sangat banyak penyandang disabilitas, masyarakat umum, dan khusunya Pemprov Jawa Barat belum memahami substansi dan fungsi prodak hukum itu sendiri.
“Di Jawa Barat sendiri fasilitas publik yang ramah kelompok disabilitas masih sangat minim. Malah banyak fasilitas publik yang justru membahayakan kelompok disabilitas semisal trotoar, gedung publik pemerintah, dan sarana transformasi umum, yang tidak aksesibel,”tukasnya
Semoga penyandang disabilitas di Indonesia mampu berbuat jauh lebih banyak lagi untuk negara, dengan semakin banyaknya hak-hak penyandang disbiitas yang dipenuhi. PDI Perjuangan Jawa Barat siap menjadi kawan-kawan dan saudara-saudara penyandang disabilitas
“Bersatu Bersama dan Berjuang Bersama Memajukan Indonesia menuju Indonesia Raya,”pungkasnya.
