DPD PDI Perjuangan Jabar menilai sikap yang ditunjukan MUI Jawa Barat terkait gerakan tagar #2019GantiPresiden semata-mata untuk menjaga kondusifitas di masyarakat. Gerakan tersebut dinilai memang bisa memicu konflik.
“Saya kira pertama bahwa demokrasi sudah memberikan jalan dalam memilih pemimpinnya termasuk dalam restrukturisasi politik konstitusional yaitu pemilu,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana, saat dihubungi, Kamis (2/8/2018).
Untuk itu dia meminta, agar cara-cara barbar seperti gerakan tagar #2019GantiPresiden harus dihindari. Karena cara tersebut tidak sejalan dengan semangat demokrasi di Indonesia.
Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, sikap MUI Jabar terkait #2019GantiPresiden jangan dimaknai sebagai gerakan politik atau bentuk dukungan untuk pihak tertentu. Imbauan itu dikeluarkan MUI, kata Abdy, semata-mata untuk menjaga kondusifitas di masyarakat.
“Ini imbauan agar jalan demokrasi lebih baik. Kemudian ini juga semacam keresahan (MUI) demi menjaga situasi kondusif,” katanya.
Abdy juga sependapat dengan pernyataan MUI Jabar yang menilai gerakan #2019GantiPresiden kental dengan provokasi. Selain itu gerakan tersebut kurang mendidik bagi masyarakat.
“Kita lihat saja (deklarasi #2019GantiPresiden ada) kerumunan massa, lalu pasti menyampaikan orasi. Orasi ini mengeluarkan statment yang memancing situasi orang tidak demokratis. Sementara demokrasi telah memberi jalan (mengganti Presiden) Pemilu di April nanti,” katanya.
“(Gerakan #2019GantiPresiden) tidak memberi unsur edukasi karena jelas restrukturisasi politik melalui cara Pemilu,” ujarnya. detik.com
