Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) serta Bimtek Pendalaman Tugas Anggota DPRD Fraksi PDIP se-Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) 7-9 Februari 2020. Pada rakerda ini seluruh anggota DPRD dari PDIP di Jawa Barat hadir untuk mengikuti tahapan pendalaman tugas satu tahun ke depan.
Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan, pada rakerda menghasilkan beberapa pointproyeksi kerja partai setahun ke depan. Di antaranya terkait tata kelola partai serta analisis 5 program prioritas bidang kesejahteraan rakyat di Jawa Barat.
“Jadi nanti mereka melakukan rapat wajib dan akan menyampaikan terkait kondisi masyarakat berbasis desa, bahkan hingga RW dan RT. Sehingga kami punya gambaran apa yang harus dilakukan, baik tingkatan eksekutif maupun legislatif di Kabupaten/Kota dan Provinsi,” terangnya usai acara penutupan Rakerda, Minggu (9/2/2020).
Terkait 5 prioritas bidang kesejateraan rakyat ini, lanjut Ono, merupakan tindak lanjut dari hasil Kongres, Rakernas, dan Workshop 3 pilar yang sebelumnya telah dilakukan kemudian rakerda lebih detail menganalisis masalah di daerah.
Untuk secara spesifik dan terarah menganalisis masalah, dalam Bimtek anggota DPRD dibuat kelas-kelas dimana setiap anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi wajib mengisi dafar isian masalah berbasis komisi. “Ada empat kelas.
Dan saat ini kami sudah merekam semua permasalahan yang ada di Jabar. Lima prioritas itu, sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta agama budaya dan pariwisata,” ujarnya.
Nantinya, kata Ono, itu akan menjadi dasar pihaknya untuk mengintruksikan kepada seluruh jajaran partai baik eksekutif, legislatif serta struktural, untuk memasukkan itu dalam KUAPPAS sehingga terlaksana di APBD 2021. “Sampai pada akhirnya kita berjuang bagaimana APBD itu sesuai dengan apa yang telah dihasilkan dari rakerda ini,” katanya.
Ono menambahkan, untuk materi lainnya yang dibahas pada rakerda tersebut, di antaranya menyangkut pemenangan pemilu, hak intelektual dan bencana, yang merupakan materi wajib sesuai dengan intruksi DPP saat rakernas.
Sumber :
https://m.ayobandung.com/read/2020/02/09/78960/analisis-5-program-prioritas-pdip-jabar-kumpulkan-anggota-dprd
Fungsi PENGAWASAN di harapkan bersinergi dgn PRIORITAS TERSEBUT.dan mohon ijin INPUT “diharapkan Jajaran struktural diberdayakan juga guna kelancaran PENGAWASAN anggota DEWAN terhadap jalannya KEBIJAKAN PEMERINTAH