DPC Partai Demokrasi Iindonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Bekasi mengatakan ada delapan masalah di pemerintahan setempat yang perlu dicermati secara serius.
“Delapan masalah itu diantaranya perencanaan tata kota, pelaksana kegiatan, masalah sumber daya manusia (SDM), sinergitas antar lembaga, peran serta masyarakat atau swasta, pengelolaan anggaran, masalah pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan masalah pengendalian pembangunan,” kata Ketua DPC PDIP setempat, Meilina Kartika Kadir, Minggu (14/8).
Menurut dia, permasalahan itu seharusnya dapat diatasi mengingat populasi dan pembangunan wilayah yang kian meningkat.
Hal itu dikarenakan wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan yang terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan.
Dari data BPS total penduduk Bekasi pada 2014 mencapai 3.112.698 atau 3.270.931 jiwa tahun 2013 versi Dinas Kependudukan.
Meskipun masyarakat Kabupaten Bekasi sudah memiliki manajemen pembangunan yang cukup baik, namun pada kenyataan sekarang ini belum terlihat tepat dalam mengadopsi inspirasi masyarakatnya.
“Ini masih terlihat jelas dalam beberapa hasil kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan kurang selaras dengan keadaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan pokok permasalahannya yakni angka pengangguran masih tinggi, sektor pertanian yang belum menyumbang banyak karena tidak dikelola dengan baik, masalah lingkungan hidup, limbah, perumahan kumuh, kesehatan, pelayanan air bersih, sampah, drainase dan lain semacamnya.
Selayaknya, kata dia, wilayah tersebut mampu mewujudkan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan dengan meletakkan kedudukan rakyat sebagai sumber daya sosial yang optimal bagi pembangunan. “Bila aktivitas dan kreatifitasnya dikembangkan, akan mewujudkan cita-cita dan harapan Kabupaten Bekasi Berbasis Pedesaan 2021,” katanya.
Menurut Mely, spaan akrabnya, semua itu menjadi sangat penting dikarenakan guna meningkatkan perekonomian yang merujuk pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yakni mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur di tahun 2025.
Lebih lanjut bagi Mely, penyelesaian permasalahan itu bukanlah hal yang sulit. “Cukup menganalisis dan melakukan pembuktian dengan menggerakkan dan mengolah sumber daya manusia di tingkat pegawai negerinya, untuk dimanfaatkan guna meningkatkan keselarasan dalam peningkatan kinerja,” kata Mely. SPIRITJAWABARAT
