PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Pasca turunnya putusan hukum tetap terhadap Wakil Bupati Cirebon, H. Tasiya Soemadi al Gotas, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 775 Tahun 2017 Tentang Instruksi Penjaringan Terbatas Internal Wakil Bupati Cirebon.
Terkait dengan hal itu, DPC PDI Perjuangan Kab. Cirebon menggelar Rapat Sosialisasi Surat Keputusan tersebut di Kantor Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kab. Cirebon, Minggu Siang (19/03). Rapat sosialisasi tersebut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Dr. Abdy Yuhana, SH, MH. “Dalam kaitan ini, tugas DPC hanya menjaring atau memferivikasi secara administrasi.
Setelah itu, hasil penjaringan tersebut dikirim ke DPD. Kalau yang terjaring sepuluh, ya, dikirim sepuluh, semuanya. Sementara untuk penyaringan secara terbatas, DPD lah yang melakukannya. Bisa saja, yang terjaring sepuluh, tapi hanya tiga yang tersaring dan dikirim ke DPP” ungkap Abdy Yuhana.
Politisi asal Pantura Cirebon ini menegaskan, penyaringan yang dilakukan DPC sebatas dari kalangan internal dan tidak diumumkan kepada khalayak. “Pastinya pengganti Pak Gotas harus dari internal kader, yang ikut berjuang untuk partai” tegasnya seraya menambahkan, proses penyaringan dimulai setelah DPC menerima salinan putusan dari Pengadilan. “Jika belum menerima, Bupati atau Ketua DPRD bisa meminta salinannya” katanya.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Cirebon, H. Mustofa, SH menerangkan, pihaknya menggelar rapat sosialisasi ini karena menerima instruksi dari DPD. “Kondisinya dilematis, di satu sisi petugas partai di eksekutif (Bupati Cirebon Drs. Sunjaya Purwadisastra, MM, M.Si—red), belum melaporkan perkembangan terakhir, sementara DPD sudah mengeluarkan SK pergantian Wakil Bupati” ungkap Mustofa. Intinya, sambung Mustofa, pihaknya hanya menjalankan amanat atau isi surat dari DPD, untuk mengundang struktur DPC, Fraksi, pimpinan PAC, Badan dan Sayap Partai, untuk menyosialisasikan SK No. 775 Tahun 2017 tersebut. Terkait dengan adanya sinyalemen penggiringan opini figur pengganti Wakil Bupati, Mustofa menyampaikan bahwa pihaknya sampai hari ini belum melakukan langkah-langkah penjaringan.
PERSIAPKAN INSTRUMEN KEMENANGAN
Terkait dengan makin dekatnya kontestasi politik, baik Pilkada serentak 2018, Pileg maupun Pilpres, menurut Abdy, BP PEMILU harus membuat strategi pemenangan dari sekarang. “Instrumen atau alat menuju kemenangan harus dipersiapkan. Mesin partai, yaitu PAC, Ranting dan Anak Ranting harus jalan. Pengurus partai harus siap menjalankan tugas-tugas partai. Yang tidak siap silakan out” kata Abdy Yuhana seraya menegaskan, kader partai jangan malas melakukan kerja politik dan memahami ideologi.
Dikatakan Abdy, Partai tidak bisa dikendalikan oleh orang, tetapi sebaliknya, partai lah yang mengendalikan. “Tegasnya, siapa yang berprestasi, bisa mengorganisir, dialah yang dimenangkan” ungkapnya. Lebih lanjut doktor hukum ini mengingatkan, saat ini banyak pihak yang mengiginkan PDI Perjuangan tak lagi menjadi pemenang. “Kita harus solid, tidak boleh ribut terus. Ingat, celah konflik yang ada pasti akan dimanfaatkan partai lain. Jadi, tingkatkan gotong royong dan konsisten mengamankan kebijakan partai,” katanya.
TAHAPAN PILKADA Menyoal tahapan Pilkada, Abdy menuturkan, akan dibuka di pertengahan Mei hingga Juni, sementara pendaftarannya diperkirakan pada Desember. Prosesnya, DPC harus menginformasikan secara terbuka kepada khlayak umum melalui media massa. “ Calon harus lebih dari 2. Di PDI Perjuangan tidak ada dukung mendukung. Ada tiga pintu pendafataran, yakni di DPC, DPD dan DPP” papar Abdy seraya menjelaskan, partai akan mengedepankan prinsip mufakat dan gotong royong.
Mengenai incumbent dan bukan incumbent, menurut Abdy Yuhana, selama petahana tidak mempunyai cacat moral, maka partai akan memberi prioritas. “Tetapi tidak semua incumbent mendapatkan rekomendasi” tandas Ketua PA GMNI Jabar ini sambil menyebutkan contoh incumbent yang tak mendapatkan rekomendasi yaitu di NTT. ** bang suy
