PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan materi pemandangan Fraksi-fraksi terhadap Raperda Kabupaten Tasikmalaya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, Kamis (21/7/2016) menjadi moment bagi Fraksi PDI perjuangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terutama soal Perizinan bagi UMKM.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Demi Hamzah mengatakan, di Kabupaten Tasikmalaya saat ini disinyalir masih banyak UMKM yang belum mendapatkan ijin produksi sebagai legalitas sebuah produk.
“Harus ada penertiban perijinan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Karena MEA sudah berada di depan mata, ini sangat penting ,” papar Demi, Kamis (21/7/2016).
Demi menambahkan, Pemerintah juga perlu membenahi sistem perijinan produk UMKM di SKPD terkait. Karena saat ini masih banyak laporan perijinan UMKM cenderung rumit.
“Salah satu untuk mendapatkan PIRT (Perijinan Industri Rumah Tangga) prosesnya panjang dan harus menunggu hingga 40 orang, ” tambah Demi.
Seharusnya lanjut demi, perijinan produk UMKM ini lebih praktis dan cepat, agar pelaku usaha sadar dan mengurus perijinan atas kesadaram sendiri. JABARMERDEKA
