Sebagai komitmen DPRD untuk memastikan fasilitas pelayanan sosial anak terpenuhi dengan baik dan mampu memberikan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
Komisi V DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan ke UPTD Pusat Pelayanan Sosial (PPS) Griya Ramah Anak di Pagaden, Subang.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Diah Fitri Maryani, S.E., M.M., memimpin kunjungan kerja Komisi V ke UPTD Pusat Pelayanan Sosial (PPS) Griya Ramah Anak di Pagaden, Subang.
Diah Fitri Maryani, S.E., M.M., Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan yang memimpin kunjungan tersebut, mengatakan bahwa sarana dan prasarana panti masih membutuhkan perbaikan agar lebih optimal.
Saat ini, fasilitas yang ada dinilai masih memerlukan peningkatan kualitas agar dapat mendukung kesejahteraan dan kenyamanan anak-anak di panti.
“Kami melihat bahwa fasilitas di panti ini masih perlu banyak pembenahan. Sangat penting agar anak-anak ini bisa tinggal di tempat yang nyaman dan memadai untuk menunjang tumbuh kembang mereka,” ujar Diah.
Selain itu, Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk panti sosial ini. Anggaran untuk rujukan kesehatan serta Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang sebelumnya ditujukan ke Griya Ramah Anak direncanakan akan dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan pada tahun mendatang.
Komisi V mengusulkan agar rencana ini ditinjau ulang, mengingat pentingnya dukungan anggaran yang cukup untuk panti sosial agar bisa menjalankan misinya dengan maksimal.
“Kami akan mengupayakan agar ada evaluasi terkait alokasi anggaran ini. Panti sosial seperti Griya Ramah Anak memiliki peran besar dalam membantu anak-anak yang membutuhkan, sehingga perlu ada kepastian anggaran yang mendukung operasional mereka,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menekankan pentingnya penanganan berkelanjutan bagi anak-anak yang telah berusia 18 tahun dan telah lulus dari panti. Komisi V berharap agar anak-anak tersebut dapat disalurkan ke jalur pendidikan atau pekerjaan yang sesuai sehingga mereka dapat mandiri dan berdaya.
Selain itu, Diah mengusulkan agar pemerintah juga mempertimbangkan penyediaan fasilitas khusus bagi anak-anak difabel. Menurutnya, kebutuhan khusus bagi anak difabel belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga diperlukan avania rumah khusus yang dapat memberikan layanan lebih terfokus.
Kunjungan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan sosial, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi kebutuhan standar di UPTD PPS Griya Ramah Anak agar terus berkembang sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak-anak yang dilayani.
Sumber : Hasanah.id
