BANDUNG,- Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman meminta Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendokumentasian serta pencatatan atas kegiatan Karantina yang dilakukan di lingkungan BPSDM.
“Pendokumentasian dan catatan kedepannya nantinya dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kegiatan karantina, treatment yang telah dilakukan dan pengobatan yang telah diberikan kepada pasien yang dikarantina,” kata Bedi saat melakukan Kunjungan kerja ke Kantor BPSDM Jabar di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, baru-baru ini.
Ia memaparkan saat ini di Gedung Tower A Dan B , Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Atau BPSDM Jawa Barat dijadikan tempat karantina untuk pasien rujukan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Al-Ihsan.
“Kita memonitoring perkembangan pelaksanaan karantina mandiri di BPSDM, dari 174 pasien yang masuk dengan berbagai cluster dan keberangkatan dari Arab Saudi, Amerika Serikat, ini menunjukan perkembangan yang bagus dan harus didokumentasikan,” kata Bedi.
Bedi menyatakan dari hasil pemanatauannya kondisi terbaru para pasien tersebut banyak yang sembuh dan tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas.
“Penanganan pasien di sana tertangani dengan baik, tidak memburuk, ada yang masih positif, tapi yang sudah negatif boleh pulang,” tutur Bedi.
Komisi I juga mengapresiasi kinerja BPSDM, dalam membantu Pemprov Jabar untuk tempat karantina. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan ini juga menilai karantina mandiri di BPSDM sudah baik.
“Salah satu faktornya adalah suasana dan perlakuan di BPSDM kepada para pasien Covid-19 sangat memberi kenyamanan sehingga para pasien tidak stres,” ujar dia.
Bedi berpesan agar saat pasien masuk ke BPSDM tidak didramatisir. Namun, imbuhnya, setelah sehat malah tak dipublikasikan.
“Dalam memori publik ini para pasien kemana, apakah sehat ataukan wafat ini yang tidak jelas, padahal mereka sembuh, maka BPSDM publikasikan dong, supaya ketika Gubernur ingin menerapkan normal baru dalam memori publik tidak lompat,” tandasnya. (nie/*)
