BANDUNG,- Rencana Pemkab Majalengka mencabut uang senilai Rp158 miliar yang pernah dialokasikan untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati mendapat respons dari DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan, uang senilai Rp158 miliar disediakan awalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Majalengka setelah adanya Bandara Kertajati.
“Rp158 miliar itu berawal dari keinginan Majalengka untuk bisa berkontribusi terkait bandara Kertajati yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Majalengka,” kata Ono saat dikonfirmasi, Rabu (11/6/2025).
Ono mengungkapkan, keinginan Pemkab Majalengka untuk menginvestasikan uang tersebut sempat tidak diterima oleh pihak BIJB. Karenanya, uang itu kemudian disimpan di bank hingga Perda investasi di BIJB habis masa berlakunya pada 2018 lalu.
“Tapi awal itu informasinya ditolak oleh BIJB dan mungkin saat itu ingin full dibiayai oleh pemerintah provinsi. Sehingga uang itu ya tersimpan di bank. Saat ini kan memang Perda-nya sudah habis karena berlaku sampai 2018,” ujarnya.
Ono meminta Bupati Majalengka Eman Suherman untuk membahas mendalam terkait rencana mencabut uang yang awalnya untuk investasi di BIJB tersebut. Namun jika dirasa memang tidak akan berdampak positif, Ono mendukung rencana itu.
“Apa yang disampaikan Bupati Majalengka tentunya harus dibahas mendalam, apakah memang investasi dari Pemkab Majalengka itu akan membawa manfaat baik bagi BIJB maupun bagi pemerintah, misalnya yang secara langsung memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah,” tuturnya.
Ia juga menyoroti soal operasional Bandara Kertajati yang selalu di-backup oleh dana APBD Pemprov Jabar. Menurut Ono, sejak berdiri, Bandara Kertajati tak kunjung memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
“Karena selama ini dana operasional BIJB itu di-backup oleh APBD Jabar dimana Jabar juga belum mendapat apa-apa dari BIJB, jadi tidak membawa keuntungan juga bagi pemerintah,” tegas Ono.
“Sehingga menurut saya kalaupun pada akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dari dua sisi, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi, lebih baik dialokasikan untuk kegiatan yang langsung bisa dirasakan masyarakat terutama kaitan insfratruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih dibutuhkan,” lanjutnya
Di sisi lain, Ono juga meminta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk segera menyelesaikan masalah utama di Bandara Kertajati, yakni minimnya rute penerbangan yang tersedia.
“Kita juga mendorong gubernur untuk menyelesaikan problem utamanya yaitu terkait lalu lintas penerbangan yang masih kurang,” ungkap Ono.
Upaya itu kata dia bisa dilakukan dengan kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah pusat serta menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat pemberangkatan umrah di Jawa Barat.
“Maka Pemprov Jabar untuk sama-sama dengan pemerintah pusat mendorong bagaimana agar penerbangan banyak dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, biro perjalanan, maskapai untuk memaksimalkan bandara Kertajati,” tuturnya.
“Salah satunya titik penerbangan umrah dimana ada potensi dari 20 kabupaten kota,” imbuhnya dia.
“Sehingga kita berharap Perpres 87 tahun 2021 terkait percepatan pembangunan di wilayah Rebana, maka pemerintah pusat harus turut bertanggungjawab terkait dengan bagaimana aktivasi BIJB tersebut,” tandasnya. (*)
