Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Nia Purnakania, SH., M.Kn. mendorong optimalisasi peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis perhutanan sosial. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Roadshow Saba Leuweung Padjadjaran yang digelar pada Senin, 16 Juni 2025.
Menurut Nia, perhutanan sosial bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat desa sekitar hutan. Oleh karena itu, LMDH sebagai pengelola langsung di tingkat tapak perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang lebih konkret dari pemerintah.
“LMDH ini ujung tombak. Ketika mereka diberi kepercayaan untuk mengelola hutan secara legal, maka perlu juga diberi pendampingan, pelatihan, akses modal, dan pasar. Kita ingin mereka tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidupnya,” ujar Nia Purnakania.
Lebih lanjut, Nia menegaskan bahwa kawasan hutan kritis harus segera dipulihkan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan LMDH dan pembentukan Hutan Desa menjadi solusi strategis.
“Kita tidak bisa mengandalkan penanaman pohon secara simbolik. Harus ada skema jangka panjang, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan harus dilibatkan secara aktif. Mereka yang paling tahu kondisi lapangan,” tambahnya.
Nia juga mengapresiasi kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dengan berbagai pihak, termasuk LSM lingkungan, akademisi, dan koperasi lokal, yang turut membantu dalam peningkatan kapasitas LMDH. Menurutnya, sinergi lintas sektor adalah kunci keberhasilan perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Nia berharap, dari kegiatan ini, pemerintah provinsi bisa lebih serius dalam membangun skema insentif, bantuan teknis, dan akses pasar bagi kelompok LMDH. Ia juga mengusulkan agar ada program prioritas untuk memperkuat koperasi perhutanan sosial di Jawa Barat.
“Kalau kita ingin masyarakat sejahtera dan hutan lestari, maka LMDH harus ditempatkan sebagai mitra strategis. Mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi penggerak utama pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan,” pungkas Nia Purnakania.
Selama roadshow, tim DPRD Jabar juga meninjau langsung sejumlah fasilitas produksi milik koperasi LMDH serta berdialog dengan kelompok tani hutan mengenai tantangan dan kebutuhan yang dihadapi, seperti akses pembiayaan, pasar hasil hutan, dan pendampingan teknis.
Kegiatan tersebut digelar di tiga titik lokasi strategis pengelolaan hutan di Jawa Barat, yaitu LMDH Mandalagiri di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut; Koperasi Perhutanan Sosial LMDH Campaka Bentang di Desa Loa, Kecamatan Paseh, Majalaya, Kabupaten Bandung; serta kawasan Hutan Desa dan lahan kritis di Artapela, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Bandung.
Sumber : Hasanah.id
