BANDUNG,- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Memo Hermawan, menyoroti monopoli Badan Usaha Logistik (BULOG) Provinsi Jawa Barat dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) berupa sembilan bahan pokok (sembako) untuk masyarakat terdampak covid-19.
Menurut Memo, dalam pengadaan sembako untuk bansos ini Bulog tak melibatkan pedagang pasar yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Agro BUMD dan UKM.
“Sebagai koordinator pengadaan sembako untuk bansos, Bulog menyiapkan berupa beras, minyak goreng, mie instan, sarden, terigu dan gula. Ironisnya, Bulog tak melibatkan pedagang pasar dan membeli langsung dari pabrikan di Jakarta,” kata Memo.
Memo membeberkan, untuk beras misalnya, Bulog langsung berhubungan dengan pabrikan beras. Setiap ada yang menjual ke Bulog, diwajibkan untuk menebus stok Bulog berupa beras Vietnam yang sudah 2 tahun berada di gudang.
Dengan begitu, kata Memo, uang APBD Jawa Barat yang merupakan hasil dari recofusing anggaran sebesar Rp 5 triliun, tak beredar di Jawa Barat.
“UKM, APPSI termasuk juga Agro BUMD cuma jadi penonton. Padahal dalam surat Keputusan Gubernur tertuang bahwa Bulog ditunjuk sebagai Kanwil Jabar bermitra dengan APPSI, Agro BUMD dan UKM. Tapi mereka tak diberdayakan, kalaupun dilibatkan hanya seadanya,” cetus Memo.
Memo mendesak Pemprov Jabar agar mengevaluasi monopoli Bulog dalam pengadaan sembako bansos ini. Ia khawatir, bila kondisi ini terus dibiarkan maka akan timbul kemiskinan karena uang tak berputar di Jabar.
Memo juga telah menyurati Dinas Indag Jabar agar meluruskan hal ini ke Bulog dan meminta Bulog untuk menghargai keputusan gubernur.
“Bulog jangan hanya memikirkan keuntungan saja. Saya juga sudah surati gubernur,” tandas Memo. (*)
