Anggota DPRD Jawa Barat menilai anggaran pinjaman dari pemerintah pusat untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Jawa barat bertujuan untuk pemulihan perekonomian daerah yang terimbas pandemi Covid-19 tidak nyambung dalam implementasinya.
“Antara program PEN dengan cita cita Gubernur Jabar atau implementasinya tidak nyambung, anggaran ini tujuannya untuk pemulihan ekonomi tapi implementasinya malah digunakan untuk pembangunan taman, ini kan tidak nyambung,”ungkap Anggota DPRD Jabar, Rafael Situmorang, kepada media, Rabu (3/1/2021) malam.
Rafael menyebutkan upaya Gubernur Jawa Barat dalam memulihkan perekonomian imbas pandemi Covid-19, telah mempunyai konsep atau program untuk pemulihan perekonomian. Hal ini patut diapresiasi. Namun kenyataannya ada beberapa usulan kegiatannya tidak sesuai dengan program PEN, yaitu adanya usulan pembangunan taman di beberapa wilayah seperti pembangunan alun alun di Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cirebon.
“Apakah dengan pembangunan taman ini bisa memulihkan ekonomi ? Sedangkan program pemulihan ekonomi dilakukan dalam berbagai bentuk. Secara garis besar dibagi tiga bagian, yaitu untuk kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, dan untuk mendukung bangkitnya perekonomian,”sebutnya.
Oleh karena itu, lanjut Rafael meminta usulan pembangunan taman ini untuk di evaluasi kembali. Soalnya tidak sesuai dengan konsep pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian.
Hal ini mengacu padaPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Seperti diketahui, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, maka sudah semestinya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan perekonomian nasional harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan.
Sumber: hasanah.id
