Komisi I DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar menambah pagu anggaran untuk bantuan hukum masyarakat tak mampu. Selama ini porsi anggaran yang ada dinilai masih minim.
“Kami minta ada tambahan (pagu anggaran) biro hukum untuk bantuan hukum masyarakat miskin,” kata Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana kepada detikcom, Jumat (1/11/2019).
Menurutnya kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu mendesak. Mengingat, banyak masyarakat yang tak berdaya ketika bermasalah dengan hukum.
“(Anggaran) masih kurang sementara kebutuhan akan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat miskin mendesak,” ungkap politisi PDIP ini.
Ia menuturkan, dari sisi anggaran ada beberapa mitra kerja yang tengah dikaji efisiensinya. Pihaknya tidak ingin anggaran yang diajukan tidak tepat sasaran nantinya.
“Sisi anggaran memang kita melihat ada beberapa OPD yang kita kaji. Tapi belum kita sampaikan dulu karena masih berjalan, baru rancangan. Sambil jalan kita akan terus komunikasi dengan OPD agar menerapkan efisiensi anggaran. Hal-hal sifatnya enggak penting blok saja,” ucap dia.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kesbangpol Pemprov Jabar mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu 2020. Kesbangpol harus mulai memaksimalkan sosialisasi berkaitan isu-isu politik identitas.
“Apalagi Jabar masuk dalam kategori wilayah rawan intoleransi dan radikalisme. Kami minta lebih meningkatkan program sosialisasi pendidikan Pancasila ke masyarakat, pelajar dan mahasiswa,” ujar Abdy.
Sumber :
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4768581/dewan-minta-pemprov-jabar-tambah-anggaran-bantuan-hukum
