DPRD Jawa Barat mengkritisi LKPj Gubernur Jabar 2015. Meski tidak merinci, sedikitnya terdapat tujuh butir yang menjadi persoalan di mata legislator ini.
Anggota DPRD Jabar, Dedi Hasan Bahtiar, mengatakan, pihaknya menyoroti bantuan hibah yang dianggap mengalami kendala besar. Selain itu, menurutnya, persiapan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 harus dipercepat dan diawasi dengan intensif mengingat waktu pelaksanaan yang sudah semakin dekat.
“Ketiga soal penanganan bencana alam yang masih terkesan lamban dan tidak tuntas, terutama persoalan banjir dan tanah longsor. Keempat soal program wirausaha baru dalam mengatasi kemiskinan,” kata Dedi di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (4/4).
Selain itu, Dedi menyebut, sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) APBD Jabar 2015 sebesar Rp 3,49 triliun merupakan persoalan. Sebab, kata dia, jumlah tersebut sangat besar sekitar 12,5 persen dari APBD.
“Ini menunjukkan rencana kerja yang tidak matang,” katanya. Anggota DPRD Jabar lainnya, Yunandar Eka Perwira, menambahkan, penyelesaian dampak pembangunan Waduk Jatigede masih terkesan lamban.
Menurutnya, pemprov belum mampu menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. “Sehingga kami akan berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dalam pansus LKPJ APBD 2015 ini,” katanya.
Anggota DPRD Jabar lainnya, Ikhwan Fauzy, mengatakan, besarnya SILPA diakibatkan beberapa faktor seperti perencnaan program yang asal-asalan. Sebagai contoh, Ikhwan menyebut, program sanitasi sebagai program yang gagal total. “Sehingga menghasilkan silpa sebesar Rp 600 miliaran,” katanya.
