Komisi IV DPR RI menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton.
Pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021.
Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyebut kebijakan impor beras ini menjadi bukti yang menjadi dasar bahwa Indonesia belum berdaulat dan mandiri.
“Tak ada kajian yang komprehensif terkait kenaikan harga pangan secara global, tiba-tiba kita membuat ijin impor beras. Belum lagi impor garam 2 juta ton, ini saya bingung harus mulai dari mana. Rakor sering dilakukan Kementerian Pertanian, Bulog dimintai pendapatnya tapi ini tak menjadi dasar,” kata Ono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, Senin (15/3).
Ono menambahkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) para petani rata-rata menggarap sawah sebanyak 0,2 hektar dan hanya mendapat keuntungan Rp. 1,5 juta.
“Para petani menggarap dengan biaya produksi yang tinggi, air masih beli, pupuk subsidi ternyata juga tidak subsidi. Pada saat harganya naik kan petani yang diuntungkan bukan orang lain,” cetusnya.
Ono menegaskan agar jangan hanya mengantisipasi kenaikan harga pangan, tapi petani juga harus diproteksi.
“Bila pada satu waktu petani mendapat keuntungan yang lebih misalnya, masa kita ga setuju. Kita juga harus mengetahui secara jelas siapa yang bermain disini,” tandasnya. (*)
