Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menegaskan politik bukan sekedar perebutan kekuasaan atau perebutan kursi.
Namun, sebagaimana ajaran Bung Karno, politik harus bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Aria mengatakan demokrasi yang menurut Bung Karno adalah sosio-demokrasi, harus berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial.
Maka, dalam konteks pasca Pilpres 2019, pilihan-pilihan untuk di dalam atau di luar kekuasaan harus tetap berada pada rel menuju terwujudnya cita-cita bersama itu.
“Sehingga apa yang dinamakan rekonsiliasi itu jangan dimaknai sekedar berbagi kursi, tapi itu adalah tugas sejarah yang harus dilakukan. Rekonsiliasi adalah bagian dari sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi untuk terwujudnya keadilan sosial,” kata Aria Bima dalam acara talkshow di sebuah stasiun televisi swasta, baru-baru ini.
Sehingga, lanjut Aria, pertemuan Jokowi dan Prabowo sangat baik apabila bisa dilakukan. Namun, apabila tidak bertemu, bisa juga dilakukan dengan memberikan nuansa ketenangan dari kedua belah pihak.
“Intinya, kami tidak ingin lagi dalam lima tahun kedepan rakyat tidak akur. Jangan lagi ‘cebong’ dan ‘kampret’ diamplifikasi terus,” kata Aria.
Maka, Aria pun mengharapkan kedepannya tidak ada lagi oposisi yang membelah rakyat. Hal itu telah ditunjukkan oleh PDI Perjuangan yang mengambil sikap oposisi terhadap pemerintahan SBY selama 10 tahun.
“Dulu kami mengkritik Pak SBY, tapi Ibu Mega melarang kami menyebut ‘SBY’ saja, harus dengan kata ‘Presiden’,” kata Aria. gesuri.id
