Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh berkunjung menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Komisi I DPR meminta Istbsyaroh mengklarifikasi pertemuan tersebut ke publik atau MUI sendiri.
“Dalam konteks hadir ibu ini patut dipertanyakan. Apakah atas nama pribadi atau dalam konteks MUI? Kalau konteks pribadi, bisa dipertanyakan, apa mungkin sekelas Presiden (Israel) mau menerima pribadi? Pasti ibu itu harus menjelaskan kepada MUI atau ke publik karena tidak sejalan dengan politik luar negeri kita,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan harus diketahui konteks pertemuan Istibsyaroh dengan Rivlin dalam hal apa. Dia khawatir kunjungan ini akan mempersulit perjuangan Indonesia membantu Palestina dalam meraih kemerdekaan.
“Harus diketahui apa yang dibicarakan, nanti kita lihat, saya tidak berkomentar dulu. Jangan sampai nanti menyulitkan, bisa jadi dia dipercaya Presiden Israel. Nanti menyulitkan kita dalam konteks perjuangan kita ke Palestina dari penjajahan Israel,” kata Hasanuddin.
“Karena baru saja kita mengirim utusan khusus ke Perancis dan dihadiri oleh 70 negara dalam konteks pencarian solusi untuk kebebasan Palestina,” sambungnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa tidak ada hubungan politik luar negeri antara Indonesia dengan Israel. Bahkan serial pejabat tidak boleh berhubungan dengan Negara Zionis itu.
“Politik luar negeri kita tidak ada hubungan dengan Israel, seluruh aparat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif atau Yudikatif dilarang komunikasi dengan Israel. Bahkan setiap paspor dicap besar-besar dilarang masuk ke Israel, artinya setiap orang, dalam arti negara, tidak boleh kontak dengan Israel,” terang Hasanuddin.
Dilansir dari Israel Ministri of Foreign Affairs, pertemuan itu berlangsung pada Rabu (18/1/) kemarin. Istibsyaroh mengunjungi Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC).
Rivlin, dalam keterangan lewat Juru Bicara Presiden ini, secara hangat menerima delegasinya. Dia menjelaskan kepada Istibsyaroh bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi melainkan untuk semua orang.
MUI juga mendengar kabar itu dan berharap itu adalah kabar hoax. Selain itu, MUI berencana membahas sanski yang bisa dikenakan ke Istibsyaroh.
“Saya kira iya (sanksi). Pasti akan dirapatkan di rapat pleno hari Selasa (24/1),” kata Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun saat dihubungi detikcom, Jumat (20/1). Detik.com
