Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mendorong diversifikasi pangan untuk mencegah impor beras, menurutnya sikap PDI Perjuangan untuk menolak impor beras bukan tanpa alasan.
“Sejak 1 tahun lalu, PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan oleh struktural Partai, eksekutif dan legislatif Partai. Tanaman tersebut mencakup sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dll. Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan” kata Sekjen DPP PDI Perjuangan, dalam keterangan tertulis (Senin, 22 Maret 2021)
Selain mendorong diversifikasi pangan, Hasto juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.
“Kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen. Jumlah tersebut kelihatan.sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton.” tegas Hasto.
Ia menambahkan, kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras. Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa.
“Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras.” Tambah Hasto.
Menurut Hasto, Keputusan Menteri Perdagangan selain melupakan basis politik Presiden dan PDI Perjuangan dari petani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomin nasional sedang tertekan akibat pandemi.
“Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tsb. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara” tambahnya.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden.
“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri”. pungkasnya. (*)
Sumber: pdiperjuangan.id
