Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menilai berada di dalam pemerintahan maupun di luar adalah hal yang sama-sama mulia dalam membangun bangsa Indoensia.
“Mau ada di dalam pemerintah, di luar pemerintah itu sama mulianya dan sama terhormatnya di hadapan masyarakat,” kata Aria di Jakarta, Jumat (28/6).
Aria lantas mencontohkan bagaimana PDI Perjuangan selama 10 tahun saat SBY berkuasa telah menjadi oposisi berkualitas, dengan memberikan masukan-masukan yang positif.
“Untuk apa? Itu untuk mempertegas posisi politik dan ideologisnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan Pak SBY, dan selalu memberikan alternatif-alternatif pemikiran sebagai bagian dari proses demokrasi. Untuk mencerdaskan bagaimana rakyat itu diajak untuk mempersandingkan pilihan-pilihan yang diambil pemerintah maupun yang ada di luar,” tambahnya.
Aria menegaskan paskaputusan MK rekonsiliasi yang lebih faktual dan urgen serta perlu diprioritaskan adalah rekonsiliasi mental dan sosial.
Mengingat, masyarakat Indonesia pernah terbelah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Rekonsiliasi yang lebih faktual sebenarnya dan lebih urgen menurut saya perlu diprioritaskan rekonsiliasi mental dan rekonsiliasi sosial,” ungkap Aria.
Namun, itu hanya dibatasi pada tingkatan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Jangan sampai dibiaskan itu terbelah dalam proses sosial selama lima tahun ke depan,” terang Aria Bima.
Aria menambahkan masyarakat secara mental dan sosial harus mengerti betul bahwa ada kalah atau menang di dalam kontestasi yang diikuti oleh para elite-elite politik.
“Namun, dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara dan buat rakyat, itu gak ada kalah menang,” kata Aria. gesuri.id
