BANDUNG,- Jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Barat bersilaturahmi ke DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat di Jalan Maskumambang Kota Bandung, Minggu (5/5).
Rombongan PDI Perjuangan yang dipimpin
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono beserta Sekretaris Ketut Sustiawan dan Bendahara Ineu Purwadewi Sundari diterima Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat TB Ace Hasan Syadzily dan Sekretaris MQ Iswara beserta jajaran.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono menjelaskan, bahwa saat pihaknya terus melakukan komunikasi dengan partai politik dan tokoh masyarakat.
“Hari ini kami bersilaturahmi ke Partai Golkar Jawa Barat, bisa dibilang ini merupakan halal bihalal antara petinggi PDI Perjuangan Jawa Barat dengan Partai Golkar,” kata Ono usai pertemuan.
Menurut Ono, saat ini Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif telah usai, tapi masih ada lagi satu agenda politik yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk Provinsi Jawa Barat dan Kepala Daerah di 27 Kabupaten/Kota.
“Dan saya sadar betul Jawa Barat adalah provinsi yang besar, sangat dinamis dan masih cair. Pasti untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik, harus berkoalisi karena dengan perolehan kursi DPRD Provinsi saat ini tidak bisa memenuhi ketentuan minimal persyaratan pencalonan 20% DPRD Provinsi Jawa Barat, begitu pula di 27 Kabupaten Kota,” beber Ono.
Ia menyebut, di sejumlah daerah di Jawa Barat ada basis PDI Perjuangan dan basis Golkar, ada daerah pemenangnya Golkar, dan didaerah lain pemenangnya PDI Perjuangan.
“Ada daerah yang incumbennya Partai Golkar, ada juga incumbennya PDI Perjuangan. Terlebih juga di 27 Kabupaten/ Kota masih banyak PR yang harus dikerjakan bersama-sama,” tuturnya.
Ono menambahkan PDI Perjuangan dan Golkar memilki platform yang sama yaitu nasionalis dengan ideologi Pancasila.
Pancasila ini, imbuh Ono, bukan ideologi dibawah meja tetapi ideologi yang mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat di Jawa Barat seperti masih ada ketimpangan pembangunan di Utara dan Selatan, keinginan masyarakat Cirebon yang ingin diperhatikan.
Lalu kemudian, bagaimana memaksimal kan fungsi Bandara Kertajati dan perlu diingat bahwa Jawa Barat ini merupakan provinsi dengan produksi pertanian besar.
“Ini yang harus kita lakukan bersama-sama dan tentu kita berharap terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota dapat menyelesaikan segala permasalahan di Jabar,” ujarnya.
Ono mengatakan PDI Perjuangan dan Partai Golkar memiliki mekanisme yang sama dalam penjaringan kepala daerah di 27 kota/kabupaten dengan melakukan survei serta fit and proper test.
Ono mengatakan meskipun keputusan ada pada DPP namun tentu dinamika yang terjadi didaerah akan menjadi pertimbangan.
“Sesudah pertemuan awal ini mungkin ada pertemuan selanjutnya mungkin tak seformal ini dan masing-masing partai akan membuat peta politik baik di tingkat provinsi foto di 27 kabupaten kota,” ujarnya.
Lebih jauh Ono menegaskan PDI Perjuangan akan fleksibel memasang kadernya dalam Pilgub Jabar lantaran saat ini PDI Perjuangan memiliki modal 17 kursi di DPRD Provinsi Jabar.
PDI Perjuangan, ujar Ono, tidak mempermasalahkan jika harus di posisi Wakil Gubernur.
“PDI Perjuangan akan fleksibel dan tidak saklek untuk memasang kadernya menjadi cagub Jabar. Bisa di nomer 1 atau 2,” tandas Ono.
Sementara Ketua Partai Golkar Jabar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya menyambut baik silaturahmi politik yang dilakukan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jabar.
Terlebih kata Ace, pada Pilpres 14 Februari lalu, PDI Perjuangan dan Partai Golkar bersebrangan lantaran berbeda pilihan.
“Alhamdulillah setelah bersaing pada Pilpres sekarang kami bisa bersanding. Dan ini merupakan kunjungan kehormatan bagi Partai Golkar,” kata Ace.
Ace mengungkapkan komunikasi antar partai politik sangat penting apalagi demi kemajuan Jawa Barat, terlebih bagi Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang memiliki platform kebangsaan yang sama.
Ace menambahkan, pihaknya menghormati mekanisme internal dari partai masing-masing dan kemungkinan terjadinya kerjasama politik antar kedua partai.
“Kunjungan ini merupakan pembuka dan upaya komunikasi dan kami menyepakati
bahwa penentu kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada DPP tetapi komunikasi politik antara kami dua partai ini di daerah tentu tetap harus terjalin,” tandas anggota DPR RI ini. (*)
