BANDUNG,– DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan di Hotel Mercure, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, 1–2 Desember 2025
Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD—legislasi, anggaran, dan pengawasan—terutama pasca-penetapan APBD 2026 di tingkat provinsi maupun daerah.
Dalam arahannya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa Bimtek bukan sekadar agenda rutin, melainkan sarana strategis untuk memperbarui kapasitas dan mengingatkan kembali komitmen anggota dewan terhadap “kerja kerakyatan”.
“Bimtek ini menjadi momentum untuk menguatkan kembali peran anggota DPRD dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan secara lebih maksimal,” ujar Ono kepada awak media, Senin (1/12).
Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan sejak awal menjadikan program kerakyatan sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan persoalan rakyat, baik di tingkat provinsi maupun daerah.
Menghadapi kondisi ekonomi yang masih menantang, Ono mendorong DPRD harus lebih ketat dan selektif dalam mengawal anggaran.
“Saat ini kita menghadapi situasi ekonomi yang ‘tidak baik-baik saja’. Maka, DPRD harus memastikan program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, serta akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas benar-benar teranggarkan,” tegasnya.
Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta tokoh internal partai, dengan fokus pada isu-isu aktual yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Hal-hal mendasar itu harus dipastikan melalui legislasi yang responsif dan pengawasan yang tajam,” pungkas Ono. (*)
