Pendidikan pondok pesantren (ponpes) berperan penting dalam menanamkan pendidikan akhlak serta mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Tak jarang pondok pesantren turut memunculkan santri-santri berprestasi, baik di bidang sains maupun agama, yang belum terfasilitasi dengan baik.
Agar ponpes bisa meningkatkan kualitas dan menghasilkan santri-santri berprestasi, maka pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda), perlu memberikan fasilitas yang memadai.
Calon gubernur Jawa Barat nomor urut dua, Hasanuddin (Kang Hasan) menegaskan, dirinya akan terus mendorong santri berprestasi dengan menjamin fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang prestasi.
“Fasilitas tersebut bisa berupa beasiswa atau pembinaan untuk mengembangkan prestasi yang dimilikinya,” ujar Kang Hasan dalam pernyataan yang diterima, Kamis (24/3).
Dikatakan, melalui program bantuan sebesar Rp 1 triliun per tahun untuk seluruh pesantren, Kang Hasan akan membantu pengembangan ponpes di Jabar. Dukungan dana itu dapat digunakan untuk pembangun fisik maupun sumber daya manusia, terutama para santri.
Kemarin, Kang Hasan menggelar acara buka puasa bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jabar.
“Santri-santri yang mempunyai prestasi harus kita jamin dan didukung untuk terus mengembangkan diri. Jangan kalah dengan yang lain,” ujar Kang Hasan pada acara yang juga dihadiri puluhan anak yatim piatu tersebut.
Purnawirawan jenderal TNI yang berpasangan dengan Anton Charliyan itu mengatakan, bantuan dana Rp 1 triliun untuk pesantren juga akan dialokasikan untuk kesejahteraan para guru madrasah dan guru mengaji. Program tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para pendidik akhlak generasi bangsa.
“Mengajar mengaji memang harus ikhlas, tetapi kesejahteraan orang-orang yang memberi pelajaran itu harus tetap diperhatikan,” tutur Kang Hasan.
Sebelumnya, dia berkunjung ke Desa Puser Jaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang. Di tempat itu, selain menampung aspirasi warga, mantan anggota Komisi I DPR itu juga sempat menujukan keprihatinannya saat melihat kondisi lingkungan yang berada di kawasan industri besar itu, yang belum mendapatkan pasokan listrik dan sulit mendapatkan air bersih.
