BANDUNG,- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan pihaknya mendorong segera terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Barat.
Saat ini pembahasan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren masih terus dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat.
“Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan fungsi-fungsi itu, diperlukan produk hukum turunan Undang-Undang No. 18/2019 tentang Pesantren dalam bentuk perda,” kata Ono saat membuka Fokus Group Discusion bertema Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat melalui Aplikasi Zoom Meeting, Senin (6/7).
Ono menambahkan, Jawa Barat memiliki jumlah Pondok Pesantren (Ponpes) terbanyak di Indonesia. Hampir 30% Ponpes, kata Ono, berada di Provinsi Jawa Barat sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Perda Pesantren ini, kata Ono, diharapkan menjadi payung hukum bagi Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Ponpes.
“Sehingga Ponpes sebagai wadah pembentukan insan berahklak mulia dan mengajarkan Islam rahmatan lil alamin ini benar-benar menjadi garda terdepan bagi terbentuknya Indonesia maju,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono menegaskan, PDI Perjuangan siap melakukan komunikasi secara terbuka dengan seluruh jajaran Ponpes dan organisasi Islam di Jawa Barat untuk bersama merumuskan rancangan perda penyelenggaraan pesantren sampai terbentuknya perda yang mewakili kepentingan seluruh stakeholder pesantren serta masalah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan (Islam) di Jawa Barat.
Karena, menurutnya 90 persen lebih kader PDI Perjuangan beragama islam. Selain itu, imbuh dia, banyak kader-kader banteng moncong putih merupakan santri-santri jebolan pesantren di Jawa Barat.
“Perlu diingat juga bahwa PDI Perjuangan mempunyai sayap partai Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Melalui organ itu, PDI Perjuangan akan hadir dan siap berada ditengah-tengah organisasi Islam dan Pesantren,” tandasnya.
Sementara Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah yang menjadi keynote speaker dalam webinar tersebut menegaskan bahwa sosok Presiden Republik Indonesia I, Soekarno memiliki hubungan yang sangat erat dengan Islam dan juga tokoh-tokoh Islam.
Menurutnya, hubungan dekat Soekarno dengan tokoh Islam HOS Cokroaminoto (Sarekat Islam), KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) Ahmad Hassan (Persis) serta NU, yang menjadikan pemahaman Islam Bung Karno sangat kuat dan kokoh.
Hal ini pula yang mendasari pemahaman Bung Karno saat merumuskan bersama mau dibawa kemana bangsa ini.
“Bung Karno sadar kalau Islam dan nasionalisme dipisahkan atau diadu-domba maka hancurlah Indonesia,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan ini.
Hal ini mendasari perwakilan Panitia Sembilan persiapan dasar negara yang mengakomodir tokoh Islam dan nasional. Melalui tokoh Islam hadir piagam Jakarta, yang walau akhirnya disepakati tidak dicantumkan dalam konstitusi.
Menurut Basarah, Soekarno mengakui Piagam Jakarta telah menginspirasi jiwa Pancasila dan menunjukkan indonesia bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler.
“Membicarakan tentang Pancasila, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan Bung Karno. Sejarah pemikiran Bung Karno tidak boleh dipenggal. Konstruksi pemikiran Soekarno adalah konstruksi pemikiran Islam,” jelasnya.
Oleh karenanya, pemikiran Bung Karno, termasuk saat merumuskan Pancasila, tidak terlepas dari perspektif pemikiran Islam.
“Jadi, dalam persepektif pemikiran Soekarno itu, mewarnai perspektif pemikiran ke-Islaman,” tandasnya.
Lebih lanjut Basarah mengungkapkan, di DPR RI Fraksi PDI Perjuangan juga menyetujui 9 perundang-undangan bernomenklatur Islam selama periode tahun 2004-2014, diantaranya RUU Wakaf (2011), RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji (2008), RUU Surat Berharga Sya’riah Nasional(2008), RUU Perbankan Syariah (2008), RUU Peradilan Agama (2009), RUU Penanganan Fakir Miskin (2011), RUU Pengelolaan Zakat (2011), RUU Jaminan Produk Halal (2014) dan RUU Pengelolaan Keuangan Haji (2014).
“Sebagai partai Nasionalis Religius, PDI Perjuangan memberikan penghormatan penuh pada umat islam. Kader PDI Perjuangan agar sama-sama mengerti mengapa PDI Perjuangan mendukung RUU yang mengatur kepentingan umat Islam agar segera disahkan menjadi UU. PDI Perjuangan dan umat Islam sejak awal berdirinya republik ini sudah sama-sama bahu membahu, bersama-sama merebut kemerdekaan,” tandasnya.
Webinar ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan dan juga pengurus DPD PDI Perjuangan. Selain itu diikuti juga oleh pengurus DPC PDI Perjuangan se-Jawa Barat.
Hadir juga Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nafdhatul Ulama Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah, Ketua PW Persis Jabar H. Iman Setiawan Latif, Ketua PW Muhammadiyah H Suhada serta pengelola Pondok Pesantren dari 27 kota kabupaten di Jabar. (nie/*)
