Kader PDI Perjuangan di DPRD Garut siap menyumbangkan gaji untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan intruksi.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan mengatakan bahwa pihaknya akan mulai menyumbangkan gaji di awal bulan Agustus.
“Ada instruksi untuk bulan Agustus ini kita setiap anggota DPRD Garut harus menyumbangkan sebulan gaji tunjangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Di Garut, PDI Perjuangan punya empat orang anggota dewan,” ujar Yudha Puja Turnawan saat diwawancarai Tribunjabar.id, Kamis (29/7/2021).
Yudha mengatakan sebelum ada intruksi tersebut pihaknya sudah lebih dulu bergerak di tengah masyarakat membantu penanganan Covid-19.
“Jadi memang sebelum adanya intruksi juga kita sudah melakukan gotong royong,” ucapnya.
Ia juga telah membangun posko penanggulangan Covid-19 yang nantinya akan menjadi pusat dari semua kegiatan sosial untuk membantu penanganan Covid-19 di Kabupaten Garut.
“Ini kita sudah dirikan posko nantinya akan ada dapur umum untuk memasok makanan siap saji untuk nantinya dibagikan kepada warga yang sedang isolasi mandiri,” ungkapnya.
Yudha menjelaskan pihaknya juga akan bekerja sama dengan para pelaku UMKM di Kabupaten Garut khususnya di bidang kuliner untuk membantu usaha mereka yang selama pandemi ini terpuruk.
“Opsinya kita kerja sama dengan mereka, nanti produk kuliner mereka kita beli dan kita bagikan ke warga yang sedang isoman, jadi di samping bantu warga yang isoman kita juga bantu para pelaku UMKM di Garut,” ucapnya.
Ketua DPD PDIP Jabar Ancam Pecat
Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengaku tidak segan memberhentikan kadernya di DPRD atau kepala daerah di Jabar jika ditemukan tidak mengikuti perintah partai terkait penanganan Covid-19.
“Bentuk kepedulian kader PDI Perjuangan itu melayani dan membantu masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 dan biayanya itu dari masing – masing Anggota Dewan dan Kader PDI Perjuangan yang berada di eksekutif,” kata Ono Surono saat dihubungi melalui ponselnya, Kamis (29/7/2021).
Ono menyebut untuk DPD PDI Perjuangan sendiri sudah menyiapkan paket bantuan yang siap didistribusikan ke posko di sejumlah daerah.
“Kesiapan pendistribusian paket itu senilai Rp 1,5 miliar yang akan didistribusikan ke 27 kabupaten atau kota melalui posko darurat bentukan PDIP di daerah,” kata Ono Surono.
Untuk se-Jabar sudah bisa terkumpulkan sebesar Rp 12,4 juta dari kader PDI Perjuangan di setiap legislatif dan eksekutif masing – masing daerah.
Adapun kader PDI Perjuangan di Jabar yang bertugas di DPRD Provinsi sebanyak 20 orang. Di DPRD kota dan kabupaten sebanyak 207 orang dan kepala daerah 10 orang serta 6 wakil kepala daerah.
“Jadi, jika mereka atau kader PDIP yang tercatat tadi tidak mengikuti perintah dalam urunan untuk kepedulian masyarakat, kami akan pecat diberhentikan dari jabatannya,” katanya.
Kemudian mengenai besaran iuran dalam kegiatan PDI Perjuangan, kata Ono mengklaim bahwa itu bergantung pada nilai gaji dan tunjangan.
“Kewajiban dalam melakukan kegiatan PDIP peduli masyarakat, itu iuran yang dikeluarkan sesuai gaji dan tunjangan kader yang menjabat di daerah. Nah, kalau untuk anggota DPR RI itu bisa lebih besar,” katanya.
Sumber: jabar.tribunnews.com
