Narkoba berdasarkan kajian tim DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung penyebarannya kini mengalami peningkatan sampai ke pedalaman dan kaki gunung.
Konsumen dari barang haram tersebut sudah tanpa kelas. Mulai dari kelas ekonomi terbawah sampai kelas ekonomi teratas seringkali menjadi para penyalahgunanya.
Begitu disampaikan oleh Ketua DPC PDI P Kabupaten Bandung Harjoko Sangganagara saat berdiskusi dengan Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, Rabu (9/10).
Harjoko menilai salah satu yang membuat kuatnya sebaran dan begitu beragamnya konsumen itu tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Bandung yang seolah-olah membiarkan penyebaran itu.
“Indikatornya belum dibentuknya BNNK (Badan Nasional Narkotika Kabupaten) di Kabupaten Bandung, ini fakta pembiaran. Makanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pemberantasan narkoba PDI P mengusulkan beberapa hal kepada Polres Bandung,” ungkap Harjoko.
Pertama, kata Harjoko, Polres Bandung memberikan ruang pada orang tua melaporkan anaknya yang terkena narkoba. Tapi tidak untuk diproses sebagai kriminal, ditangkap sesuai prosedur sebagai skohterapi, selanjutnya direhabilitasi.
“Kedua, terkait biaya rehabilitasi selain bersumber dari APBD, PDI Perjuangan mengusulkan dibuatnya dompet gotong royong untuk biaya rehabilitasi,” harapnya.
Kemudian, lanjut Harjoko, proses rehabilitasi narkoba tidak saja menyelesaikan soal narkobanya tapi juga diberi materi keagamaan dan kewirausahaan serta diakseskan ke lembaga keuangan untuk permodalan usaha.
“Lalu, (Polres Bandung) membentuk forum gotong royong yang menjadi tempat curah gagasan untuk mengumpulkan gagasan penyelesaian kasus narkoba, makin banyak partisipasi akan makin baik,” terangnya.
Terakhir, tambah Harjoko, PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bandung untuk serius menangani narkoba.
“Karena penyebarannya sudah menghawatirkan bagi masa depan bangsa mengingat yang menjadi sasaran tidak saja orang dewasa, sekarang ini sudah sampai ke anak anak level PAUD,” tandasnya. rmoljabar.com
