Pemerintah Kabupaten Indramayu membebaskan biaya pendidikan termasuk tidak adanya pungutan untuk membeli buku mata pelajaran sekolah bagi warga miskin.
Langkah itu sebagai upaya dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan oleh Pemkab Indramayu. Hal itu juga sejalan dengan strategi pengentasan kemiskinan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Indramayu, Nina Agustina, dalam Rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Gedung Sate Bandung, Rabu kemarin.
Hadir juga dalam rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Nina memapaparkan, sejumlah program yang dapat mengatasi kemiskinan. Hanya saja, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya percepatan penanganan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar.
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, kata Nina, di bidang pendidikan Pemkab Indramayu mensiasati program pendidikan dengan membebaskan biaya pendidikan termasuk tidak adanya pungutan untuk membeli buku mata pelajaran sekolah bagi warga miskin.
Sementara di bidang kesehatan, Nina, telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk tidak mengenakan biaya persalinan bagi warga miskin.
“Kami memiliki 10 program unggulan yang sudah direncanakan, skemanya memang untuk menangani percepatan kemiskinan ekstrem yang ada di Indramayu,” jelas Nina.
Bidang lain yakni pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks percepatan pengentasan kemiskinan, Pemkab Indramayu, memberikan stimulus dan bantuan bagi warga miskin berupa modal usaha dan pendidikan pelatihan serta ketrampilan.
Ketiga aspek tadi, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli), semua terangkum dalam 10 program kerja prioritas Pemkab Indramayu.
“Tujuan utamanya adalah mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar berada di level yang baik,” tukas Nina.
Sumber: cirebonraya.pikiran-rakyat.com
