DPRD Kabupaten Bekasi menolak rencana pemerintah untuk impor beras. Pasalnya, impor beras bisa mengancam produksi petani di daerah, yang menjadi salah satu lumbung padi nasional itu. Apalagi, khususnya Kabupaten Bekasi sebagai salah satu produksi beras.
“Saya sebagai DPRD Kabupaten Bekasi menolak rencana impor beras. Karena hal ini sangat merugikan petani,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman kepada wartawan.
Soleman mengatakan, penolakan impor beras tersebut sebagai bentuk proteksi kepada petani, yang selama ini selalu merugi akibat anjloknya harga gabah dan naiknya harga pupuk. Apalagi, Kabupaten Bekasi belakangan ini juga, ada yang sudah selesai panen dan masih tanam merugi akibat banjir.
“Kabupaten Bekasi sebagai salah satu lumbung padi nasional, tentu sangat menentang adanya rencana impor beras, karena bisa merusak harga di tingkat petani,” ujarnya.
“Produksi padi kita sudah surplus, kalau ditambah masuknya beras impor akan sangat berdampak bagi petani,” tambah pria berkacamata tersebut.
Menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini, pemerintah seharusnya lebih baik menyerap beras milik petani, yang saat ini harganya sedang turun.
“Kenapa tidak ditingkatkan pada pengadaan, sehingga impornya kita kurangi,” tandasnya. (*)
