Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Saksi Daerah (PSD). Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Hotel Agusta, Jln Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat tersebut dilaksanakan selama dua hari, sejak Sabtu (11-12 Maret 2023).
Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua Bidang Kehormatan yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan H. Memo Hermawan didampingi Kepala BSPND Jawa Barat Dwiputro Aris Wibowo dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan serta Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Yuyus M. Kartawirdja.
Memo Hermawan menyampaikan, pelatihan pelatih ini bertujuan agar mereka nantinya bisa melatih saksi di tingkat kecamatan supaya pelatih ini melatih juga saksi yang ada di Desa ataupun saksi yang ditempatkan di TPS-TPS (Tempat Pemungutan Suara).
“Training of Trainer ini tentunya sebagai persiapan kita untuk 2024, di mana setiap pemilu PDI Perjuangan melakukan ini, mengingat saksi ini penting bagi PDI Perjuangan. Karena pemahaman atau pengetahuan masyarakat untuk pemilu ini dianggap kurang. Bahkan sosialisasi dari pihak KPU-KPUD ini juga kurang, jadi menurut kami (PDIP-red) 70 persen masyarakat ini masih belum paham untuk cara-cara pemilu,” kata Memo saat ditemui awak media usai membuka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pelatih Saksi Daerah (PPSD).
Menurut Memo pelatihan pelatih saksi ini dibuat untuk menyampaikan mekanisme cara bagaimana memilih di pemilu yang terkadang setiap pelaksanaan pemilu selalu ada perubahan.
“Kadang-kadang setiap tahun atau menjelang pemilu selalu ada perubahan. Baik itu dalam aturan ataupun sistem, kemudian yang kedua bagaimana peserta pemilu ini rata-rata partisipasi peserta pemilu ini kadang-kadang dibawah 80 persen. Nah dalam hal inilah tentu harus ditingkatkan khususnya hak-hak mereka, makanya dibekali para saksi yang saat ini dilatih.” tuturnya
Selanjutnya, ia juga memaparkan Database kependudukan yang ada di daerah atau rata-rata terkadang itu tidak akurat.
“Ada orang pindah atau hal lain, makanya saksi ini berkewajiban menanyakan peserta yang sudah turun di setiap TPS untuk mengecek apakah peserta yang di TPS itu apakah surat suara atau surat panggilannya sudah ada atau belum, itu salah satu tugas juga bagi mereka (saksi-red),” jelasnya
Dengan demikian, kata Memo para saksi-saksi ini juga tentunya tidak hanya membantu tugas internal partai, akan tetapi juga membantu tugas dari pada pemerintah pada intinya untuk melancarkan proses pemilu.
Sementara di tempat yang sama, Kepala BSPN Jawa Barat Dwiputro menyampaikan bahwasannya pada prinsipnya PDI Perjuangan ingin lebih hattrick menang dalam pemilu. Baik itu ditingkat nasional maupun didaerah ataupun dimasing-masing kota dan kabupaten.
“ Oleh karena itu, mengawal dan mengamankan suara khususnya di TPS maka kita sudah membentuk badan yang namanya badan saksi. Yang tugasnya tentu mengamankan dan mengawal suara itu itu tadi,” Katanya.
Sambung Dwi saat ini pihaknya melaksanakan Pelatihan pelatih saksi dikabupaten Garut yang ke 8 di Jawa Barat. Yang nantinya tugas mereka setelah dilatih disini, melakukan pelatihan juga untuk saksi ditingkat TPS.
“Materi-materi yang kita berikan tentunya seputar TPS baik itu pelanggaran, kesalahan, pengamanan suara seperti apa dan juga bagaimana mengarahkan pemilih untuk masuk ke bilik suara dan hal-hal tertentu yang terjadi di TPS,” jelasnya.
Dwi mengaku, kegiatan pelatihan pelatih saksi daerah saat ini cukup luar biasa. Bahkan juga menjadi catatan tersendiri sebagai Kepala BSPN Jabar sebagai kader partai yang memiliki slogan “partai wong cilik”. lantaran hampir beberapa darah di kota atau kabupaten yang sudah melakukan Pelatihan saksi seperti di Garut ini kemungkinan dari kalangan anak-anak muda.
“Saksi yang kita rekrut kemungkinan sebagian besar anak-anak muda, yang melek teknologi. Yang juga bisa menghitung secara cepat. Karena apapun, seperti yang rekan-rekan ketahui di TPS kan untuk penghitungan cukup memakan waktu dan cukup lama yang tentunya butuh stamina yang sehat dan bagus,” paparnya.
Terkait seumpamanya ditemukan adanya pelanggaran nanti di pemilu 2024 yang akan datang. Hal itu tentunya menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam pelaksanaan Pelatihan pelatih saksi saat ini.
“Salah satu materi kita adalah materi pelanggaran pemilu, apa-apa saja yang menjadi pelanggaran di pemilu khususnya di TPS pada saat pencoblosan, dan kita ajarkan bagaimana cara mengisi C1 yang benar, bagaimana mengisi C2 karena banyak dari saksi ini yang kurang mengerti cara mengisi From C2 itu fungsinya untuk apa, kesalahan yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi di TPS harus disampaikan,” tuturnya.
Terpisah, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut Yuyus M Kartawirdja juga mengakui bahwasanya kelemahan para Saksi-saksi PDI Perjuangan di Garut khususnya itu dari segi administrasi saat pelaksanaan pemilu di tiap TPS.
“Saya akui kelemahan kita itu dari saksi, itupun dari segi administrasi, seperti tadi disampaikan pak Dwi yang menjadi salah satu materi seperti di pengisian Form Model C1, meski itu bukan kewenangan saksi tapi itu kewenangan PPS. Cuman dari PPS diberikan ke saksi dan kemudian saksi menghitung baik jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) misalkan 350 yang datang mencapai sekian, yang tidak datang sekian. Nah di formulir C1 itu kan ada jumlah pemilih perempuan, pemilih laki-laki itu terkadang kosong tidak diisi oleh mereka-mereka itu,” cetusnya
Kemudian juga, perlu dan harus dipahami juga oleh saksi-saksi kita itu seperti dari penggunaan kertas suara baik yang terpakai atau sisa daripada kertas suara berapa, dan kertas suara yang rusak berat juga kertas suara yang dikembalikan.
“Nah jadi harus lebih dipahami lagi segala sesuatunya terutama dalam form C1 itu, karena nanti akan jelas hasilnya dan bukti valid dari perolehan suara dari proses pencoblosan itu dalam C1. Jadi from C1 itu yang nanti akan menjadi bukti, dan saksi berhak mendapatkan C1 itu yang benar-benar isinya, hingga mendamping proses hasil pemilihan suara yang dibawa oleh tiap kordinator dari mulai kelurahan atau Desa hingga ke tingkat kecamatan,” ungkapnya.
Kemudian juga sambung Yuyus Saksi itu terkadang juga ada yang belum paham misalkan ada pemilih pindahan, atau daftar Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar di dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
“Contoh misalkan ada pemilih pindahan, tapi kalau masih satu Daerah pemilihan (Dapil) tidak apa-apa. Tapi kalau pemilih pindahannya itu beda Dapil bagaimana? Misalkan awalnya pemilih itu dari Kecamatan Karangpawitan kemudian memilih di bilik suara di Kecamatan Tarogong, itu kan sudah beda Dapil, nah kertas suara ada berapa ? Dari mulai DPRD Kabupaten, DPD, DPRD Provinsi, DPR-RI, hingga ke kertas suara pemilihan presiden karena dia itu pemilih pindahan dari Dapil 1 ke Dapil 3 misalnya berarti ada kertas suara yang tidak diberikan seperti kertas suara kabupaten. Nah disini terkadang saksi kita itu tidak paham. Bisa saja terjadi kertas suara itu diberikan KPPS semuanya termasuk kertas suara kabupaten kepada pemilih pindahan itu, sehingga memilih kabupaten nya itu kemana saja itu tentu merugikan kita seumpamanya pemilih itu mencoblos partai lain, jadi sangat banyaklah hal-hal yang perlu diperhatikan dan diketahui oleh saksi dari partai kita,” bebernya
Dengan demikian. Pihaknya berharap dengan adanya Pelatihan Pelatih Saksi Daerah (PSD) Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut ini diharapkan saksi-saksi ini bisa memanfaatkan apa saja bekal ilmu dari materi-materi yang diberikan saat ini hingga mensosialisasikannya kepada saksi-saksi di tiap wilayah yang nantinya akan menjalankan tugas ditiap TPS pada pesta demokrasi lima tahunan yang sebentar lagi bakal digelar. Pungkasnya.
Sumber: statusjabar.com
