Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mengambil langkah serius untuk mengawal petani padi yang saat ini sedang memasuki musim tanam.
Langkah pertama dilakukan dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan semua pihak terkait di sebuah hotel di kawasan pantai Pangandaran, baru-baru ini.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata itu menghadirkan penyuluh pertanian, kepala desa, Bulog, BMKG, perbankan, produsen pupuk dan lainnya.
Sejumlah permasalahan petani padi terungkap dan dibahas dalam pertemuan ini, meski beberapa poin ada yang belum bisa terselesaikan.
Misalnya terkait masalah ketersediaan pupuk NPK yang menjadi keluhan klasik petani Pangandaran di musim tanam.
“Ternyata pasokan pupuk NPK untuk Pangandaran di bawah kebutuhan. Kita butuh 14 ribu ton, tapi hanya dapat jatah 6 ribu ton. Nah ini jadi masalah yang terus berulang di musim tanam,” kata Jeje Wiradinata usai rapat.
Jeje mengatakan jatah pupuk tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga upaya yang akan dilakukan adalah konsultasi ke pemerintah pusat.
“Ya nanti kita konsultasikan ke Kementerian Pertanian dan meminta bantuan ke Komisi terkait di DPR. Itu tugas saya sebagai Bupati,” kata Jeje.
Selain itu upaya yang dilakukan untuk memantau ketersediaan pupuk, Jeje mengaku akan membuat grup WhatsApp khusus yang didalamnya ada penyalur, penjual di semua tingkatan, kelompok tani, penyuluh dan lainnya.
“Saya juga masuk grup, jadi terpantau langsung,” kata Jeje.
Sementara berbeda dengan pupuk NPK, ketersediaan pupuk urea di Pangandaran justru surplus. Kebutuhan 3.000 ton tapi mendapatkan pasokan sekitar 6.000 ton.
“Kalau urea aman, ya asal jangan ada penyalur yang nakal, urea sudah tak ada masalah,” kata Jeje.
Disamping masalah ketersediaan pupuk, faktor lain yang dianggap mempengaruhi musim tanam padi kali ini adanya prediksi fenomena alam La Nina. Perwakilan dari BMKG yang hadir dalam rapat itu mengungkapkan dalam beberapa bulan ke depan ada potensi fenomena La Nina, yang akan membuat tingkat curah hujan di banyak wilayah Indonesia naik dua kali lipat dari biasanya.
Bagi petani padi ini merupakan peringatan tanda bahaya, karena bisa membuat mereka gagal panen akibat lahan terendam banjir.
“Tadi dari BKMG memprediksi curah hujan akan naik dua kali lipat dari musim hujan biasa. Karena ada La Nina,” kata Jeje.
Potensi ini diantisipasi dengan cara menurunkan penyuluh pertanian untuk melakukan pemetaan lahan pertanian mana saja yang biasanya terendam banjir. Setelah dilakukan pemetaan nanti akan disesuaikan cara menyiasati potensi ancaman tersebut.
“Kalau ancaman banjirnya ringan sampai sedang mungkin bisa disiasati dengan menanam varietas padi yang tahan banjir. Tadi dari balai kajian teknologi pertanian katanya ada varietas yang tahan banjir. Lalu usia benih yang ditanamnya ditambah, jadi harus agak tinggi dulu baru tandur,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.
Namun untuk wilayah yang potensi banjirnya berat, seperti daerah Ciganjeng Kecamatan Padaherang dan sekitarnya, dia menyarankan petani untuk menunda tanam padi. Hal ini tiada lain untuk menghindari potensi kerugian karena gagal panen akibat sawah terendam banjir.
“Kalau memang potensi banjirnya besar, ya lebih baik jangan. Walau pun ada program asuransi pertanian, tapi kalau hasil kajian banjirnya besar lebih baik tahan dulu dari pada rugi,” kata Jeje.
Mengenai masalah banjir lahan pertanian di wilayah Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, Jeje mengatakan di program prioritas percepatan pembangunan Jabar Selatan, masalah itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, masalah banjir lahan pertanian di wilayah lumbung padi Pangandaran itu akan dibenahi.
Permasalahan klasik yang dialami petani padi adalah turunnya harga jual gabah setelah panen. Mayoritas petani tak berdaya menghadapi “permainan” tengkulak yang kerap menjatuhkan harga ketika musim panen.
“Ya memang hukum ekonomi, ketika barang melimpah harga otomatis turun, ditambah lagi bandar ikut bermain. Tapi masalahnya terletak pada desakan kebutuhan yang dirasakan petani. Kalau petani kita punya uang dan bisa menahan untuk tidak menjual gabahnya sampai harga dianggap untung, masalah ini tak akan terjadi,” kata Jeje.
Untuk menyiasati masalah ini, Jeje mengatakan tengah menjajaki kerjasama dengan pihak perbankan. Lembaga keuangan diharapkan bisa memberikan dana talang berupa resi gudang kepada petani. Sehingga ketika harga turun, padi milik petani tidak langsung dijual, melainkan disimpan dulu di gudang.
Kemudian pihak bank memberi dana talang untuk memenuhi kebutuhan petani. Setelah harga kembali normal atau dianggap menguntungkan, baru padi dijual dan petani mengembalikan pinjamannya ke bank.
“Bank sudah siap, mereka sudah ada dananya. Tinggal dibuat pola kerjasamanya seperti apa. Tapi memang ada masalah di gudang. Karena Bulog baru punya gudang dengan daya tampung 5.000 ton. Itu masih kurang, makanya muncul opsi bagaimana kalau menyimpannya di lumbung yang kita buat di setiap desa atau kecamatan,” kata Jeje.
Namun demikian Jeje mengakui program lumbung padi itu memerlukan pembahasan teknis yang lebih detail. Agar target melindungi petani di masa pasca panen bisa tepat sasaran dan programnya berjalan efektif.
Sumber: gesuri.id
