Melihat perkembangan pemberitaan di media dan demi keutuhan informasi, dengan ini DPC PDI Perjuangan Indramayu memberikan keterangan pers sebagai berikut:
Pergantian komposisi fraksi merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam tiap periode, dengan tujuan untuk melakukan penyegaran, menerapkan azas kesamarataan.
Terkait framing dan opini yang menyatakan bahwa pergantian ketua fraksi disebabkan karena ketua fraksi membela bupati dan menolak tunduk untuk melakukan pencabutan dukungan politik ke bupati merupakan opini yang sesat dan menyesatkan, apalagi pergantian ketua fraksi dikaitkan dengan dinamika pengunduran diri ketua TP-PKK yang juga merupakan istri ketua DPD Partai.
Bupati adalah kader partai yang tunduk pada keputusan keputusan politik partai sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART partai, oleh karenanya dukungan kader dan struktural partai terhadap bupati sebagai petugas partai di lembaga eksekutif adalah sikap normal yang harus dilakukan.
Opini bahwa pergantian ketua fraksi adalah hukuman bagi ketua fraksi karena mendukung bupati merupakan kekeliruan opini yang sengaja dibangun untuk memaksa bupati masuk dalam masalah politik partai diluar dari tugas dan fungsi bupati sebagai kepala daerah, dan ini sangat merugikan bupati dan partai.
Meminta kepada kader partai disemua jenjang struktural partai, para simpatisan, komunitas juang dan lainnya agar menyikapi pergantian atau komposisi fraksi ini dengan kepala dingin, sebab pergantian komposisi fraksi adalah hal umrah dan wajar yang hampir terjadi pada setiap periode.
Oleh sebab pergantian ketua fraksi bukan merupakan tindakan politik, tapi pendekatan yang berorientasi pada penataan kembali kebijakan kebijakan fraksi agar lebih baik dari sebelumnya.
Perihal tersebut disampaikan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Indramayu, Sahali, melalui siaran pers tertulis yang diterima media, Selasa (21/09/2021).
Sahali mengatakan, ini adalah hal yang biasa dalam berorganisasi. Menurutnya, dinamika sangat wajar dan lumrah ketika kebijakan partai akan melahirkan pro dan kontra.
“Kalau memang ekses dari kebijakan dan sikap partai itu melahirkan sikap organisasi, seperti mengadukan ke DPP Partai maka kami juga menyambut baik untuk menjelaskan dan menyelasaikan secara organisasional” tandasnya.
