Presiden Pertama RI, Ir Soekarno yang akrab disebut Bung Karno menyampaikan pesan penting kepada para buruh untuk mempertahankan politieke toestand.
Itu adalah sebuah keadaan politik yang memungkinkan gerakan buruh bebas berserikat, bebas berkumpul, bebas mengkritik, dan bebas berpendapat.
Politieke toestand ini memberikan ruang bagi buruh untuk melawan dan berjuang lebih kuat. Selain itu buruh juga harus melakukan machtsvorming, yakni proses pembangunan atau pengakumulasian kekuatan.
Machtsvorming dilakukan melalui pewadahan setiap aksi dan perlawanan kaum buruh dalam serikat-serikat buruh, menggelar kursus-kursus politik, mencetak dan menyebarluaskan terbitan, mendirikan koperasi-koperasi buruh, dan sebagainya.
Soekarno memang adalah tokoh yang memiliki ide cemerlang dalam merespon perburuhan di Indonesia. Ia mahir dalam urusan mengajak massa termasuk menggaet buruh, Soekarno mengajak bangsa Indonesia untuk terus merevolusi setiap langkah perjuangan kala itu.
Puncaknya, saat Partai Komunis Indonesia (PKI) dibabat kolonial Belanda sekitar tahun 1935-1940an.
Melalui penyampaian gagasannya di pidato Indonesia Menggugat Soekarno semakin menjadi sosok yang digandrungi oleh semua kalangan terutama oleh jutaan kaum buruh yang merasakan langsung penidindasan oleh kolonial Belanda. Soekarno adalah motor kekuatan massa yang bisa mengancam keberadaan penjajah di Indonesia, sehingga kehadiran Soekarno disegani.
Dalam berbagai sumber yang penulis temukan, baik artikel para sejarawan maupun artikel di media media sejarah Indonesia, menyebutkan Soekarno adalah sosok yang akrab dengan pemimpin gerakan buruh Eropa Kautsky, Ferdinand Lassalle, Sidney dan Beatrice.
Hal itu pula yang menyebabkan pemikiran Soekarno soal buruh dinilai sangat mumpuni untuk dijadikan kajian akademis sebagai analisa sejarah.
Melalui kedekatan itulah kemudian Soekarno memunculkan ide ‘massa-actie-machtvorming’ yaitu ide dalam membangun gerakan serikat. Dalam pandangan Soekarno, perjuangan politik bagi serikat buruh dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki nasib politik kaum buruh, atau mempertahankan “politieke toestand”.
Politieke toestand dalam pemikiran Sokearno sangat terkait dengan masa depan gerakan buruh, yaitu penciptaan syarat-syarat politik untuk tumbuh-suburnya gerakan buruh di Indonesia.
Soekarno meyakini, jika kaum buruh menginginkan kehidupan yang layak, naik upah, mengurangi tempo-kerja, dan menghilangkan ikatan-ikatan yang menindas, maka perjuangan kaum buruh harus bersifat ulet dan habis-habisan.
Saat menjadi Presiden, Seokarno menghasilkan kebijakan dengan menetapkan peraturan baru tentang pemberlakuan Tunjangan Hari Raya atau yang biasa dikenal THR pada tahun 1950-an.
Ia juga mengingatkan kaum buruh bahwa perjuangan buruh bukan bergantung pada siapa yang memerintah namun perjuangan kesejahteraan buruh sepenuhnya merupakan dari konsistensi perjuangan itu sendiri.
Era kepemimpinannya sebagai kepala negara, pemerintah tidak dapat berbuat banyak menghadapi aksi mogok dan tuntutan buruh. Bahkan, Soekarno kerap memberikan solusi solusi terbaik saat menjumpai ribuan buruh. Dilansir dari kompascom/nu.or.id.
