Mantan pimpinan Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga TNI cukup menarik.
Walaupun, menurut politisi PDI Perjuangan ini, sebagian orang menyatakan bahwa upaya ini terlambat.
“Saya pikir rencana Menhan cukup menarik, meski sebagian orang menilai hal ini terlambat, karena sesuai prediksi menhan di TNI saja sudah 3 % terpapar khilafah. Tapi tak ada yang terlambat untuk sebuah kebaikan,” kata Hasanuddin saat berbincang dengan awak media di Bandung, Selasa (2/7/2019).
Dikatakan Hasanuddin soal TNI dan ASN sumpah setia kepada Pancasia sebenarnya sudah selesai.
Karena, kata purnawirawan TNI berpangkat Mayjen ini, para TNI dan ASN sesungguhnya setiap hari mereka sudah membacakan sumpah sebelum apel kerja .
“Jadi kalau soal sumpah menyumpah sepertinya sudah clear,” tukasnya.
Ia menambahkan, soal sumpah setia pada Pancasila untuk ASN diatur dalam PP no 2 tahun 75 sementara untuk TNI diatur dalam UU TNI no 34/2004.
Namun, imbuh dia, masalahnya sekarang bukan sekedar disumpah, tapi bagaimana mereka memahami, menjiwai dan mengaplikasikan Pancasila itu dalam kegiatan sehari-hari.
Ia menyarankan, bagi TNI dan ASN yang sudah aktif wajib dilakukan penelitian khusus (litsus) ulang sebagai bagian dari upaya pembinaan
.”Kemudian bagi ASN dan TNI baru, saat rekruitmen harus dilakukan litsus secara ketat agar mereka (ASN dan TNI baru, red) tidak tersusupi unsur unsur yang anti Pancasila,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar ini.
Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang akan membuat aturan sumpah setia kepada Pancasila bagi pegawai negeri sipil (PNS) hingga TNI
Hal ini penting dilakukan karena ia tidak ingin membiarkan masalah paham radikalisme di Indonesia terus dibiarkan.
Sebab, menurutnya, jika radikalisme dibiarkan berdampak pada renggangnya persatuan dan kesatuan bangsa. rri.co.id
