Peraturan Bupati Bandung Barat (Perbup) No 40 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, bikin guru menjerit.
Bagaimana tidak, bunyi pasal 5 disebutkan, pemberian tunjangan kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tidak diberikan bagi guru, penilik, pengawas, fungsional puskesmas, fungsional rumah sakit umum daerah, PNS yang telah menerima tunjangan kinerja daerah dalam bentuk lain.
“Ini jelas menimbulkan keresahan bagi guru. Sementara pejabat eselon di pemda tukinnya besar-besaran,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD KBB, Rahmat Mulyana kepada Ragam Daerah, Kamis (3/10/2019).
Walaupun ada sertifikasi bagi guru, setidaknya, azas keadilan mesti ada dari pemangku kebijakan yakni bupati. “Ya memang ada sertifikasi untuk guru. Tapi kan bisa saja tukin untuk guru dialihkan ke guru honor yang gajinya tidak manusiawi. Masa ada guru honor gajinya Rp 300 ribu/bulan sedangkan mereka tuntutan kerja sama dengan guru ASN,” ujar Rahmat yang juga anggota Komisi IV DPRD KBB ini.
Terkait itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan untuk mencari solusi agar guru honorer mendapat gaji yang layak dan tunjangan daerah (Tunda) bagi guru tetap ada seiring terbitnya perbup tukin.
“Gaji honor di Pemda KBB sekarang sudah lumayan. Guru honor juga harus mendapat gaji layak, ya Tunda bagi guru mesti ada jangan hilang, sebagai penghargaan telah mencerdaskan anak bangsa sebagai aset KBB ke depan,” katanya.
Sementara, di kalangan guru di KBB tengah galau dengan munculnya perbup tersebut. Setidaknya, biasanya mendapat tunjangan Rp 500 ribu/ bulan untuk guru dan Rp 800/ bulan untuk kepala sekolah terancam hilang. ragam.co
