PDIPERJUANGAN-JABAR.COM – Kinerja Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tahun 2015 lalu, dianggap tidak maksimal.
Kondisi ini dibuktikan, masih banyaknya masyarakat kurang mampu kesulitan memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, sejumlah program kerja di dua intansi tersebut dianggap jalan di tempat. Akibatnya, anggaran yang sudah digelontorkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tidak mampu diserap dengan maksimal.
Dengan kondisi tersebut, Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, menyatakan menolak Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi 2015. Karena, kinerja yang dipimpin Wali Kota Rahmat Effendi dinilai masih kurang untuk kepentingan masyarakat.
Demikian ditegaskan oleh anggota Fraksi PDIP Tumpak Sidabutar, saat mewakili pembacaan pandangan fraksi pada sidang Paripurna dengan agenda pembahasan LKPJ penggunaan tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD, Jalan Margahayu, kemarin (8/7/2016).
“Menurut kita pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih kurang baik, karena PDIP sering mendapatkan laporan penolakan pasien kurang mampu. Baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta,” ujarnya.
Seharusnya, kata politisi besutan Megawati ini, dinas kesehatan bisa memaksimalkan pemanfaatan anggaran pemerintah demi mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Untuk itu kita meminta kepada Walikota bisa mengevaluasi kinerja dari dinas terkait,” ujarnya.
Selain itu lanjut Tumpak, Pemkot Bekasi juga bisa memaksimalkan pengelolaan parkir liar, serta parkir meter yang belum dilakukan pelelangan dalam menyelamatkan kebocoran pendapatan daerah.
”Belum lagi terkait sarana dan prasarana pendidikan demi kecerdasan masyarakat, serta penerimaan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan harus dioptimalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Panitia Khusus LKPJ, Komarudin yang sebelumnya menyampaikan pandangan pansus yang dipimpinnya mengapresiasi atas capaian Pemerintah Kota Bekasi selama ini. Namun demikian anggota Fraksi Golkar ini menilai, pandangan yang disampaikan oleh Fraksi PDIP Subjektif.
”Apa yang disampaikan subjektif, sehingga terkesan dibuat oleh satu orang bukan pandangan fraksi,” katanya saat ditemui usai berbuka puasa bersama, kemarin.
Sementara itu Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menerangkan, pandangan Fraksi PDIP tersebut akan dijadikan catatan untuk evaluasi perbaikan program kerja.
”Kita memandang pandangan dari Fraksi PDIP sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja, sehingga bisa meningkatkan demi pencapaian visi misi Kota Bekasi,” katanya kepada wartawan, kemarin.
